Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII), Dewi Rahmawati menyampaikan hal itu untuk menanggapi adu pendapat para calon presiden (capres) mengenai permasalahan pemberian bansos pada sesi tanya jawab antar-capres saat debat Pilpres 2024.
“Pada konteks bansos, sebenarnya hal yang paling penting adalah bentuk penyaluran bantuan akses modal,” kata Dewi dilansir Antara, Senin, 5 Februari 2024.
Dewi menilai penyaluran bantuan sosial dalam bentuk akses modal nantinya dapat menjadi stimulus penerima dalam mengembangkan kewirausahaan yang sifatnya aktivitas padat karya.
| Baca juga: Bansos Tak Terkait Pemilu, Mutlak untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat |
Bansos berpotensi diselewengkan
Dengan begitu, lanjut dia, bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat memberikan manfaat yang bersifat jangka panjang, sekaligus dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap program bansos tersebut."Meskipun bantuan bersifat transfer tunai, potensi celah penyelewengan itu tetap ada. Oleh sebab itu, dalam pemberian bansos sebenarnya haruslah dapat dielaborasi dengan bantuan yang bersifat jangka panjang,” ujar dia.
Pada kesempatan itu, dia mengingatkan masalah lain yang tidak kalah penting dalam pendistribusian bantuan sosial, yakni data penerima manfaat yang digunakan oleh pemerintah.
Sebab, sistem pendataan yang selama ini digunakan oleh pemerintah adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berbeda dari data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
