Ilustrasi. Foto: dok Pertamina.
Ilustrasi. Foto: dok Pertamina.

Bansos Kompensasi Kenaikan BBM Subsidi Harus Disalurkan 3-4 Bulan

Juven Martua Sitompul • 25 Agustus 2022 19:09
Jakarta: Pemerintah dinilai perlu memberikan bantuan sosial (bansos) maupun bantuan tunai jika penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) benar-benar diberlakukan. Bantuan bahkan harus diberikan untuk beberapa bulan.
 
"Bansos atau bantuan tunai bisa diberikan selama kurun waktu 3-4 bulan setelah adanya penyesuaian harga BBM," kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.
 
Peneliti yang fokus pada bidang analisis kemiskinan itu juga mengusulkan metode pemberian bansos kompensasi kenaikan BBM pada masyarakat bisa memanfaatkan mekanisme yang telah diberlakukan saat penanganan covid-19. Apalagi, data penerima bansos telah dimutakhirkan Kementerian Sosial (Kemensos).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait dengan kompensasi BBM maka pemerintah bisa menggunakan mekanisme atau data yang digunakan sewaktu covid-19 yang sudah di-update oleh Kemensos," kata Teguh.
 
Teguh juga menyarankan adanya mekanisme pengajuan penerima bansos baru yang belum termasuk dalam data Kemensos. Menurut dia, konsep mekanisme pengajuan bisa mengadopsi mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja. Apalagi, Kartu Prakerja dinilai berhasil dan mendapat sambutan positif dari dunia internasional.
 
"Sedangkan terkait pengajuan aplikasi bansos via website yang kita sebut dengan on demand application konsepnya mirip-mirip dengan mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja itu," kata dia.
 

Baca: Wapres: Pemerintah Pertimbangkan Naikkan Harga atau Batasi BBM Bersubsidi


Menurut Teguh, mekanisme on demand application akan mampu mewadahi dan menjembatani persoalan masyarakat terdampak kenaikan BBM yang belum masuk dalam data penerima bansos milik pemerintah.
 
"Model on demand application ini memberikan ruang kepada orang-orang terkena dampak untuk mendapatkan bantuan sosial akibat penyesuaian harga BBM tetapi belum masuk daftar penerima bantuan. Tentunya harus ada verifikasi dan validasi dari pihak terkait," kata dia.

Bansos daring

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan agar data penerima harus terus diperbarui. Termasuk pengawasan yang ketat.
 
"Data penerima harus up to date dan pengawasan berbasis IoT (Internet of Things) diterapkan sehingga dapat dengan mudah ditemukan jika ada penyelewengan," kata Agus.
 
Saat ini, Kemensos memiliki DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan aplikasi Cek Bansos. Kemensos juga memiliki strategi yang mendukung transparansi penerima bansos agar di setiap Kelurahan terpampang data penerima bantuan. Menurut dia, pemerintah boleh menggunakan aplikasi mana saja, asal sudah diperbarui.
 
"Apa pun aplikasinya tidak masalah, asalkan basis data di Kemensos valid. Kan tahun lalu sudah di-cleansing. Dan yang penting pengawasannya termasuk menjaga sistem big datanya," lata Agus.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga BBM harus dinaikkan. Airlangga mengungkapkan program bansos itu untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga energi.
 
"Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan, besarkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama dalam Komite Penanganan Covid-19 dan PEN," tegas Airlangga.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif