Kompor Listrik. Foto: PLN
Kompor Listrik. Foto: PLN

Kompor Induksi, Kesalahan PLN Kok Masyarakat yang Nanggung?

Annisa ayu artanti • 27 September 2022 12:29
Jakarta: Masyarakat seperti dijadikan bantalan atas kesalahan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam mengelola kelistrikan dalam negeri.
 
Bayangkan saja, ketika listrik mengalami kelebihan pasokan (oversupply) listrik pemerintah dan PLN sangat getol menjalankan program konversi kompor listrik.
 
Masyarakat didorong untuk memakai kompor induksi dengan dalih penggunaan kompor induksi lebih hemat daripada kompor LPG.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu telah disampaikan terang-terangan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Dia bilang kompor listrik adalah salah satu upaya untuk menyiasati kelebihan pasokan listrik PLN.
 
"Iya harusnya demikian, kalau kita pasang 10 juta itu bisa menyerap lima gigawatt (GW) ya," ucap Arifin akhir pekan lalu.
 
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, kelebihan pasokan listrik adalah masalah PLN dan terkait dengan pihak swasta pemilik pembangkit listrik yang menjual listrik ke PLN.
 
Baca juga: Kompor Listrik: Siapa Untung, Siapa Buntung? 

"Beban berat yang ditanggung PLN akibat sistem take or pay pada jual beli listrik dari swasta ke PLN, ini jangan sampai dilarikan ke masyarakat," katanya.
 
Ia juga menjelaskan, kompor induksi membutuhkan daya (power) yang sangat besar yaitu minimal 2.000 watt untuk satu unit motor. Jika masyarakat miskin diberi gratis kompor induksi dan dalam rumah mereka diberi MCB listrik khusus dengan daya 2.000 watt dengan TDL subsidi, hal itu akan menimbulkan ketidakadilan.
 
"Apakah ini tidak bertentangan dengan pertimbangan dasar bahwa yang berhak terhadap tarif subsidi adalah pelanggan dengan daya 450 VA-900 VA saja. Apakah rumah yang memiliki dua MCB bisa digolongkan orang miskin?" tanya Sofyano.
 
Di sisi lain, lanjutnya, program konversi kompor listrik jika berjalan secara masif dan dalam skala besar akan berdampak kepada para penyalur LPG 3 kg yang tersebar di seluruh Indonesia.
 
"Mereka punya andil besar dalam membantu pemerintah sejak menyalurkan minyak tanah sampai menyalurkan LPG 3 kg. Sementara program konversi ke Kompor listrik jelas tidak membutuhkan keterlibatan mereka itu. Apakah pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini?" ucapnya.
 
Baca juga: PLN Fokus Evaluasi Uji Coba Konversi Kompor Listrik di Solo-Denpasar 

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan juga sebelumnya menilai, bisnis pembangunan pembakit PLN harus dikaji ulang. Terlebih program 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah. 
 
Program itu dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5-7 persen. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak setinggi asumsi itu apalagi kemarin dihantam pandemi.
 
"Realisasi pertumbuhan konsumsi listrik sendiri saat ini lima persen saja. Jadi memang sangat berat untuk meningkatkan demand," kata Mamit kepada Medcom.id, Sabtu, 24 September 2022.
 
Masyarakat pun tidak bisa dijadikan tumbal atas kelebihan listrik saat ini. Masyarakat tidak bisa dijadikan tumpuan untuk meningkatkan demand listrik.
 
Dalam mengelola bisnis PLN, Mamit menambahkan, perusahaan listrik pelat merah itu harus melakukan renegosiasi dengan IPP terkait dengan skema take or pay ini sehingga tidak terlalu membebani keuangan perseroan.
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif