| Baca juga: Pemulihan Sawah Terdampak Makin Cepat, 2.000 Hektare Pulih dalam 2 Pekan |
Tito menegaskan tambahan TKD yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan percepatan pemulihan sekaligus penguatan mitigasi bencana di daerah.
“Tambahan TKD ini diberikan dalam rangka penanganan bencana. Jadi saya mohon betul digunakan untuk kepentingan mitigasi dan penanganan bencana yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah terdampak di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Penyaluran dilakukan secara bertahap guna mempercepat likuiditas daerah. Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun disalurkan pada 27 Februari 2026, tahap kedua Rp3,19 triliun pada 31 Maret 2026, dan tahap ketiga Rp3,06 triliun pada 4 Mei 2026.
Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp2,63 triliun. Seluruh dana tersebut telah tersalurkan penuh hingga pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan prioritas daerah, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan rawan longsor, penguatan drainase, rehabilitasi fasilitas umum, hingga langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko bencana susulan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di daerah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Karena itu, Satgas PRR terus memantau penyusunan rencana kegiatan dan penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai dasar pelaksanaan program di lapangan.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang sudah menyusun rencana kegiatan dan sudah membuat Perkada. Tinggal direalisasikan supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Tito.
Selain pemanfaatan TKD, Satgas PRR juga terus mengawal mekanisme hibah antardaerah untuk membantu wilayah terdampak berat yang menerima tambahan anggaran relatif kecil. Tito menilai semangat gotong royong antardaerah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera.
“Kita ingin daerah yang memiliki kemampuan lebih juga bisa membantu daerah yang terdampak lebih berat. Ini bagian dari semangat bersama untuk mempercepat pemulihan,” ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
