Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite masih dalam kajian.
Pemerintah mempertimbangkan banyak hal dalam membuat keputusan ini. Terutama, efek dari kenaikkan harga BBM dengan kadar RON 90 tersebut terhadap inflasi dan PDB.
"Tentu dari kajian-kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB ke depan," katanya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa, 16 Agustus 2022.
Airlangga juga mengatakan, jika terjadi penyesuaian harga pemerintah juga akan mengkalkulasikannya terhadap kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi, akan kompensasi yang diberikan pemerintah jika keputusan akhir adalah mengubah harga pertalite.
"Apabila ada penyesuaian kita sedang mengkalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program. Tentu program-programnya yang sedang berjalan artinya dikaitkan dengan program yang berjalan dalam perlindungan sosial seperti yang kita lakukan pada saat penanganan konflik," tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.
"Rencana pengurangan subsidi itu masih dibahas, belum ada putusannya dari Kemenko (Perekonomian), Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan," ujarnya saat diwawancarai usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, dilansir Antara, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menurut Erick, jika putusan dari ketiga menteri itu sudah ada, maka pihaknya baru akan memberikan penugasan kepada Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang mendapatkan tugas menyalurkan BBM.
"Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan (menaikkan harga pertalite) seperti itu. Kita tunggu saja," kata Erick.
Pemerintah mempertimbangkan banyak hal dalam membuat keputusan ini. Terutama, efek dari kenaikkan harga BBM dengan kadar RON 90 tersebut terhadap inflasi dan PDB.
"Tentu dari kajian-kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB ke depan," katanya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa, 16 Agustus 2022.
| Baca juga: Erick Thohir: Kenaikan Harga Pertalite Tunggu Keputusan 3 Menteri |
Airlangga juga mengatakan, jika terjadi penyesuaian harga pemerintah juga akan mengkalkulasikannya terhadap kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi, akan kompensasi yang diberikan pemerintah jika keputusan akhir adalah mengubah harga pertalite.
"Apabila ada penyesuaian kita sedang mengkalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program. Tentu program-programnya yang sedang berjalan artinya dikaitkan dengan program yang berjalan dalam perlindungan sosial seperti yang kita lakukan pada saat penanganan konflik," tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.
"Rencana pengurangan subsidi itu masih dibahas, belum ada putusannya dari Kemenko (Perekonomian), Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan," ujarnya saat diwawancarai usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, dilansir Antara, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menurut Erick, jika putusan dari ketiga menteri itu sudah ada, maka pihaknya baru akan memberikan penugasan kepada Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang mendapatkan tugas menyalurkan BBM.
"Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan (menaikkan harga pertalite) seperti itu. Kita tunggu saja," kata Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
