Pasalnya, saat Amerika Serikat (AS) memberlakukan embargo bahan dan alat pembuatan semikonduktor terhadap Tiongkok, IMF tidak mengusik kebijakan tersebut.
Lalu IMF juga tak merecoki kebijakan Uni Eropa (UE) yang menerapkan aturan perdagangan baru terkait deforestasi yang berpotensi merugikan produk utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kayu dan peternakan di pasar Eropa jika tak lolos uji tuntas deforestasi.
"Menurut saya ada standar ganda yang dibangun IMF saat negara-negara lain melarang ekspor," ujar Bahlil saat konferensi pers dilansir Media Indonesia, Sabtu, 1 Juli 2023.
| Baca juga: Soal Hilirisasi, Bahlil: IMF Keliru! |
Ia menilai IMF tidak objektif dalam memberikan pertimbangan kepada Indonesia untuk penghapusan larangan ekspor nikel dan komoditas mineral lainnya.
Bahlil meminta agar IMF menghargai kedaulatan suatu negara dalam kebijakan yang dirumuskan. IMF juga diminta agar mengadopsi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022 yang menyepakati setiap negara mempunyai keleluasaan untuk menyusun strateginya, termasuk kebijakan investasi soal hilirisasi, dan sektor prioritas lainnya.
"Keputusan G20 itu sudah disetujui menjadi keputusan bersama dengan memberikan ruang masing-masing negara mengelola penciptaan nilai tambah dengan keunggulan produksi masing-masing," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
