IMF meminta pemerintah untuk tidak memperluas lagi kebijakan hilirisasi dengan melarang ekspor bahan mentah kepada komoditas lain karena menimbulkan banyak kerugian yakni kerugian dari segi pendapatan negara dan efek ganda ke negara-negara lain.
Atas pernyataan IMF itu, Bahlil pun meradang dan mempertanyakan atas dasar apa lembaga dunia itu meminta hal tersebut. Sebab tujuan hilirisasi sangat jelas khususnya bagi perekonomian Indonesia.
Bahlil mengatakan, hilirisasi yang tengah dilakukan Indonesia memiliki banyak manfaat. Mulai dari nilai tambah, pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi, hingga lapangan kerja.
"Saya mau menjelaskan satu per satu sanggahan dari pemikiran IMF ini. Pemikiran dia ini keliru besar," katanya dalam konferensi pers yang dipantau Jumat, 30 Juni 2023.
| Baca juga: Dirayu IMF Hapus Larangan Ekspor Nikel, Luhut: Hilirisasi Harga Mati! |
Lalu, Bahlil membeberkan secara detail dan menyanggah seluruh anggapan IMF. Pertama soal imbas hilirisasi terhadap neraca perdagangan Indonesia dan menyebabkan kerugian.
Hilirisasi, jelas Bahlil justru meningkatkan ekspor. Contohnya, sebelum adanya hilirisasi di pada bijih nikel, nilai ekspor Indonesia di 2017-2018 sebesar USD3,3 miliar. Kemudian ketika pemerintah menerapkan hilirisasi dengan menyetop ekspor bijih nikel nilai ekspor naik menjadi USD30 miliar.
Justru, Bahlil menekankan, hilirisasi menciptakan perbaikan pada neraca perdagangan. Misalnya, neraca perdagangan antara Indonesia-Tiongkok. Pada 2016-2017 defisit neraca ke Tiongkok sebesar USD18 miliar. setelah ada hilirisasi pada 2022 defisit neraca perdagangan turun USD1,5 miliar. Bahkan pada kuartal I-2023, sudah tercatat surplus sebesar USD1 miliar.
"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia (IMF) bilang rugi? Tahu nggak dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," ucapnya.
Tak hanya itu, Bahlil juga membeberkan hal lain yang dianggapnya kesalahan IMF dalam menafsirkan program hilirisasi yang dilakukan Indonesia.
"Jadi jangan IMF ngomongnya ngawur-ngawur," tegasnya.
Soal pendapatan negara yang dikatakan IMF berkurang, Bahlil menyanggahnya. Dia bilang yang mengetahui rinci pendapatan negara adalah pemerintah Indonesia sendiri bukan IMF.
Melalui kebijakan hilirisasi perusahaan tambang mineral diharuskan mengelola dan mengolah bahan komoditas di dalam negeri melalui kegiatan operasional dari smelter. Dari kegiatan smelter itu negara diuntungkan karena penerimaan pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jadi dia menekankan IMF salah dalam hal tersebut.
"Katanya pendapatan negara berkurang. Tau nggak 2021-2022 Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus," ujarnya.
Di samping pendapatan negara, Bahlil melanjutkan, yang tak kalah penting dalam program hilirisasi adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya daerah-daerah penghasil komoditas baku.
"Contoh Maluku Utara dulu sebelum hilirisasi kan ada Antam mengambil bahan disitu. Antam mengambil bahan bakunya saja tanpa bangun smelter. Pertumbuhan ekonomi (Maluku Utara) dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di atas pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
