Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Madagaskar Rakotonirina Leon Jean Richard. Foto: Dokumen Kemenko Marves
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Madagaskar Rakotonirina Leon Jean Richard. Foto: Dokumen Kemenko Marves

Divestasi Sepakat, Luhut Minta Perpanjangan Kontrak Vale Dikeluarkan Segera

Annisa ayu artanti • 27 Februari 2024 12:51
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia Tbk melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) baru segera terbit.
 
Hal itu menyusul dengan kesepakatan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) bersama dengan Vale Canada Limited (VCL), dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) tentang akuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) oleh MIND ID sebesar 14 persen dari total kepemilikan saham PT Vale.
 
Setelah transaksi divestasi selesai, MIND ID akan memegang sekitar 34 persen saham yang diterbitkan PT Vale Indonesia, yang menjadikannya pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut.
 
Sementara itu VCL dan SMM masing-masing akan memegang 33,9 persen dan 11,5 persen. Lalu sekitar 20,6 persen akan tetap dimiliki oleh masyarakat umum di Bursa Efek Indonesia.
 
"Saya minta perizinan-perizinan yang masih belum selesai, terutama IUPK, bisa segera dikeluarkan pada minggu ini, sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera,” kata Luhut kemarin yang kembali dikutip Selasa, 27 Februari 2024.
 
Baca juga: Setelah Selesai Divestasi, Ini yang akan Dilakukan Vale
 
Luhut mengatakan, kesepakatan divestasi kemarin merupakan satu hal yang penting dalam program hilirisasi nikel Indonesia, terutama untuk kepastian suplai produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan IRA-Amerika Serikat.
 
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, Vale Indonesia merupakan salah satu perusahaan dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia dan juga memiliki pengelolaan ESG yang baik.
 
Meskipun sudah dikelola dengan ESG yang baik, namun ia melihat program hilirisasinya masih tertinggal jauh dibandingkan yang lainnya.
 
“Oleh karena itu, saya minta nanti MIND ID dan Kementerian ESDM dapat memastikan bahwa pengembangan hilirisasinya bisa jalan secara menguntungkan. Ini harus ada dalam kewajiban IUPK-nya,” imbuh Luhut.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan