"Masalah pertama yang dihadapi (petani) adalah penurunan kuota pupuk dari 9,5 juta ton menjadi 4,7 juta ton, yang diikuti dengan penghapusan komposisi pupuk lain seperti pupuk ZA (Zwavelzure Amonium) dan TSP (Tiple Super Phospat)," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Gedung Parlemen di Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 3 April 2024.
Amran menyampaikan hal tersebut telah diatasi, kini alokasi pupuk subsidi dari yang sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton untuk alokasi 2024, dengan total anggaran menjadi Rp54 triliun.
"Kini sudah dikembalikan alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton, yang telah didistribusikan ke seluruh Indonesia," ucap Amran. Ia pun percaya diri (pede) upaya dan solusi untuk mengatasi penurunan produksi pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Turunnya produksi pertanian
Terkait persoalan turunnya produksi pertanian, Amran menduga akibat alokasi pupuk yang sempat turun serta masalah regulasi pengambilan pupuk subsidi hingga terkait pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) sebagai solusi menghadapi fenomena El Nino.
"Tiga masalah utama yang telah kami diidentifikasi, sudah kami ambil langkah-langkah cepat yang telah dilakukan," tutur Amran.
Terkait kebijakan pengambilan pupuk dengan kartu tani yang mengakibatkan kendala bagi petani, Amran menyatakan regulasi telah disederhanakan sehingga petani kini dapat mengambil pupuk hanya dengan KTP, demi mempercepat produksi pertanian.
Selain itu, masalah ketiga yang disoroti adalah penggunaan alsintan yang sudah berumur tua. Meskipun demikian, upaya mekanisasi telah terbukti mampu menurunkan biaya hingga 60 persen.
Amran juga menyoroti cuaca buruk yang panjang, seperti El Nino, yang berdampak pada kerusakan tanaman.
| Baca juga: Demi Kerek Produksi Pangan, Kementerian PUPR Genjot Pembangunan Prasarana Air |
Langkah sigap Kementan
Amran menegaskan pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat, seperti pengadaan mesin pompa untuk sawah kering. Dia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan, menyatakan pangan merupakan isu yang tidak boleh dipolitisasi karena menyangkut kehidupan bangsa.
Amran berharap dukungan dari Komite II DPD RI dalam upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Dukungan tersebut dianggap penting mengingat peran DPD dalam berkomunikasi dengan para petani.
"Dukungan DPD sangat vital bagi upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Saya berharap Komite II DPD RI dapat mendukung langkah-langkah ini untuk keberlangsungan pertanian Indonesia," kata Amran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
