Direktur Utama Waskita Karya Mursyid menjelaskan, saat ini Waskita sedang menjalani program penyehatan perseroan. Terdapat delapan stream penyehatan, salah satunya adalah peningkatan dalam penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.
"Tentunya penerapan WBS ini dapat meningkatkan transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola yang baik di semua lini bisnis perseroan," ucap Mursyid dalam siaran pers, Kamis, 14 September 2023.
Diketahui, Waskita telah melakukan penerapan WBS sejak 2019, lalu perbaikan-perbaikan terus ditingkatkan sejak 2020 sampai dengan saat ini. Sejatinya WBS bisa diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat mendukung tingkat kepatuhan organ perseroan yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan produktivitas perseroan.
Secara konsep WBS merupakan mekanisme pelaporan terhadap suatu dugaan pelanggaran atau penyimpangan dimana setiap orang bisa berperan sebagai pelapor atas terjadinya kecurangan atau pelanggaran yang berpotensi melanggar norma dan etika hingga berdampak pada kerugian perusahaan.
"Saya yakin Kementerian BUMN selalu mendorong untuk terciptanya sebuah ekosistem tata kelola perusahaan yang baik melalui implementasi WBS ini," tutur Mursyid.
| Baca juga: Waskita Karya Raih Kontrak Baru Rp11,2 Triliun |
Optimalkan saluran WBS
Adapun, bentuk konkret perseroan dalam menjalankan komitmen adalah dengan mengoptimalkan saluran WBS dan telah dilaksanakannya penguatan kebijakan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi dari KPK.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Komisaris Utama Perseroan Heru Winarko beserta Dewan Komisaris, Direktur Utama beserta seluruh jajaran Direksi, Direksi Anak Usaha, Senior Vice President dan Vice President, serta para Manager.
"Harapannya dengan penguatan tata kelola ini Waskita semakin sehat tentunya dapat menjadi backbone utama dalam Program Restrukturisasi yang sedang berjalan. Selain
itu, kegiatan ini bisa memberikan perspektif yang jelas kepada seluruh Insan Waskita terhadap implementasi WBS. Perseroan sebagai BUMN mampu mendukung terciptanya ekosistem yang prudent terhadap sistem kepatuhan yang berlaku," tegas Mursyid.
Monitoring dan Evaluasi senantiasa dilakukan oleh perseroan agar pelaksanaannya berjalan efektif dalam memanfaatkan saluran pengaduan pelanggaran yang sudah tersedia. Selain itu perseroan dapat menampung dan merespons pengaduan pelanggaran dari pemangku kepentingan dengan cepat, tanggap, dan tepat.
Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dan mencegah potensi terjadinya risiko reputasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perseroan. Perseroan juga menerapkan implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), WBS, dan Assesment GCG secara berkala yang terintegrasi dengan KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
