Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berhasil melakukan pemblokiran terhadap 1.856 entitas ilegal selama 2023.
Pemblokiran entitas ilegal tersebut meliputi 1.214 pialang berjangka, 341 pedagang fisik aset kripto, 77 penasihat berjangka, dan tiga pedagang emas digital ilegal. Serta 114 duplikasi/penipuan, 91 perdagangan opsi biner (binary option), 15 ponzi, dan satu robot trading," ungkap Plt. Kepala Bappebti Kasan dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 14 Januari 2024.
Dalam penanganan kasus tersebut, Bappebti tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas Pasti terdiri dari 16 anggota dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Perdagangan (Bappebti dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga), Kemenkominfo, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Indonesia juga menjadi anggota tetap Financial Action Task Forces (FATF) pada rapat pleno pada 25 Oktober 2023 lalu di Paris, Prancis. Kasan menerangkan, Bappebti akan terus berperan aktif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dalam upaya penegakan hukum, Bappebti bersama Bareskrim Polri berkomitmen menangani kasus dan penghentian kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) ilegal. Selama 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan terhadap perusahaan pialang berjangka.
"Dari jumlah tersebut, 95 pengaduan masih dalam proses dan 82 pengaduan telah selesai. Dugaan pelanggaran antara lain janji manis, proses know your customer (KYC) lemah, dan peran wakil pialang berjangka (WPB) yang tidak maksimal," jelas Kasan.
Hal lain yang harus dilakukan Bappebti, lanjut Kasan, adalah melakukan perbaikan internal, baik kompetensi sumber daya manusia (SDM), perencanaan, perbaikan sarana prasarana, maupun peningkatan layanan publik juga menjadi perhatian Bappebti tahun ini.
Selain itu, Bappebti juga berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat dipertahankan.
Bappebti terus berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta menguatkan Manajemen Risiko untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
"Bappebti juga akan tetap konsisten mendukung upaya pemerintah Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi," ujar Kasan.
Pemblokiran entitas ilegal tersebut meliputi 1.214 pialang berjangka, 341 pedagang fisik aset kripto, 77 penasihat berjangka, dan tiga pedagang emas digital ilegal. Serta 114 duplikasi/penipuan, 91 perdagangan opsi biner (binary option), 15 ponzi, dan satu robot trading," ungkap Plt. Kepala Bappebti Kasan dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 14 Januari 2024.
Dalam penanganan kasus tersebut, Bappebti tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas Pasti terdiri dari 16 anggota dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Perdagangan (Bappebti dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga), Kemenkominfo, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Indonesia juga menjadi anggota tetap Financial Action Task Forces (FATF) pada rapat pleno pada 25 Oktober 2023 lalu di Paris, Prancis. Kasan menerangkan, Bappebti akan terus berperan aktif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dalam upaya penegakan hukum, Bappebti bersama Bareskrim Polri berkomitmen menangani kasus dan penghentian kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) ilegal. Selama 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan terhadap perusahaan pialang berjangka.
"Dari jumlah tersebut, 95 pengaduan masih dalam proses dan 82 pengaduan telah selesai. Dugaan pelanggaran antara lain janji manis, proses know your customer (KYC) lemah, dan peran wakil pialang berjangka (WPB) yang tidak maksimal," jelas Kasan.
| Baca juga: Produk Keuangan Derivatif di Bappebti Bakal Dipindahkan ke OJK |
Dorong perbaikan internal
Hal lain yang harus dilakukan Bappebti, lanjut Kasan, adalah melakukan perbaikan internal, baik kompetensi sumber daya manusia (SDM), perencanaan, perbaikan sarana prasarana, maupun peningkatan layanan publik juga menjadi perhatian Bappebti tahun ini.
Selain itu, Bappebti juga berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat dipertahankan.
Bappebti terus berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta menguatkan Manajemen Risiko untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
"Bappebti juga akan tetap konsisten mendukung upaya pemerintah Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam mewujudkan Indonesia antikorupsi," ujar Kasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
