Ilustrasi. Perajin tahu dan tempe.
Ilustrasi. Perajin tahu dan tempe.

Stok Tahu Tempe Kosong, Pemerintah Diminta Mengambil Kebijakan Lintas Sektoral

Al Abrar • 23 Februari 2022 13:32
Jakarta: Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi ikut mengusulkan agar pemerintah mengambil kebijakan lintas sektoral terkait mahalnya harga kedeleai di pasaran. Salah satunya ialah kebijakan budidaya kedelai lokal dan impor.
 
"Dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, agar ada koordinasi yang lebih solid. Sebaiknya pengadaan kedelai jangan dilepas ke perdagangan bebas, perlu ada proteksi dari pemerintah, agar harga kedelai stabil, mengingat tempe adalah makanan 'sejuta umat'," kata Sekretaris Dewan Pakar Seknas Jokowi, Todotua Pasaribu dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 Februari 2022.
 
Todotua mengatakan, hasil survei di pasar-pasar tradisional di seputaran Jakarta, harganya tempe  mencapai Rp15 ribu-Rp 18 ribu per kilogram. Hal itu berbanding terbalik dengan dat Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500-Rp12 ribu per kilogram, dari sebelumnya dalam kisaran Rp8.000.

"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama," kata Todotua.
 
Baca: Siasat Kenaikan Kedelai, Produsen di Blitar Perkecil Ukuran Tahu-Tempe
 
Menurutnya, mogoknya sejumlah pedagang dan perajin tahu dan tempe seakan jadi pilihan menyuarakan kegundahan akan lonjakan harga kedelai. 
 
Sekadar dikethui, para perajin tahu dan tempe di Pulau Jawa melakukan mogok produksi selama tiga hari, sejak Senin, 21 Februari hingga Rabu 23 Februari. Perajin tahu tempe terpaksa mogok produksi akibat harga bahan pokok kedelai naik sehingga menyebabkan perajin rugi. 
 
"Aksi mogok adalah merupakan jeritan nurani para perajin tempe, agar pemerintah tanggap," kata Todotua.
 
Oleh karena itu ia meminta perlu ada terobosan kebijakan agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi. Hal itu mengingat kebutuhannya memang tinggi untuk produksi tempe dan tahu. 
 
"Ini menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah (dalam hal ini Badan Pangan Nasional), untuk menjaga stabilitas harga, selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai," ujar Todotua.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan