Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Apindo Nilai Kenaikan Upah Minimum Kab/Kota Harus Lihat Kondisi Global

Antara • 29 November 2022 19:30
Malang: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu, Jawa Timur, menyatakan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus disesuaikan dengan kondisi global yang berdampak ke sektor usaha di dalam negeri.
 
Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Apindo Kota Batu Suryo Widodo mengatakan ada sejumlah hal yang menjadi perhatian kalangan pengusaha terkait kenaikan UMK tersebut.
 
"Dalam menentukan UMP atau UMK, ini tidak boleh mencari siapa yang menang. Kita harus melihat kondisi global seperti apa," kata Suryo, Selasa, 29 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suryo menjelaskan kondisi global saat ini memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor akibat perang antara Ukraina dengan Rusia. Selain itu, dampak dari adanya pandemi penyakit akibat penyebaran covid-19 juga masih berpengaruh.
 
Menurutnya, selain dua hal tersebut, situasi ke depan di dalam negeri yang memasuki tahun politik, juga akan berpengaruh terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, dalam menentukan UMK harus dilakukan secara bijak dan cermat.
 
"Covid-19 selama dua tahun, kemudian ekspor kita terganggu resesi dunia dan dampak perang Ukraina serta Rusia itu memberikan dampak. Selain itu, juga situasi ke depan tahun politik," ujarnya.
 
Ia menambahkan sesungguhnya kenaikan UMK sebesar lima sampai tujuh persen bisa dianggap wajar jika dalam kondisi yang tepat. Namun, kondisi saat ini dinilai masih belum ideal untuk adanya kenaikan UMK dengan besaran tersebut.
 
"Untuk UMK masih menunggu. Kenaikan lima sampai tujuh persen, kalau dianggap wajar, itu wajar. Karena kebutuhan semua naik. Tapi situasinya tidak tepat, mengingat situasi dunia saat ini," ujarnya.
 
Baca juga: Menaker: Penetapan UMP 2023 Kondusif

 
Menurutnya, jika UMK di wilayah Jawa Timur mengalami kenaikan terlalu tinggi, maka ada potensi para pelaku usaha untuk memindahkan usaha mereka ke wilayah lain yang memiliki UMK lebih rendah.
 
"Selisih UMK antara Jawa Timur dan Jawa Tengah itu besar. Sehingga, kalau UMK dipaksakan naik terlalu tinggi, akhirnya nanti akan pindah dan Jawa Timur akan merosot, karena sudah tidak mampu," ujarnya.
 
Ia juga menyoroti terkait langkah pemerintah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Apindo mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
 
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30 atau naik 7,8 persen dibanding tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp1.891.567.
 
Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Sementara untuk UMK 2023 akan diumumkan paling lambat pada 7 Desember 2022.
 
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif