Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, berharap polemik tentang impor beras segera dihentikan. Sebab karena menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Deddy berharap Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai perbedaan terkait impor beras dan kebutuhan pangan lainnya.
“Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan sudah menyatakan secara terbuka di DPR bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir,” kata Deddy, melalui keterangan tertulisnya Kamis, 25 Maret 2021.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI itu menuturkan, selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor. Deddy menilai ketiga pihak terkait itu menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.
“Saya berharap Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya,” ujar Deddy.
“Mengenai data dasar yang menjadi acuan saja mereka tidak pernah bisa sepakat, apalagi soal volume, waktu, dan proses. Sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Setelah 76 tahun merdeka, kata Deddy, Indonesia belum memiliki blue print kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Maka tidak heran, sambungnya, selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan.
“Oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati ‘common platform’ yang bisa disepakati. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu menyelesaikan perbedaan mereka, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor,” ujarnya.
Perbedaan visi dan kebijakan ini, kata Deddy, diawali oleh ketiadaan platform bersama, tidak adanya data yang terintegrasi dan ego sektoral yang sulit didamaikan.
“Sejauh ini data dari Kementerian Pertanian seringkali tidak match dengan Kementerian Perdagangan dan berbeda dengan realita yang dihadapi oleh Bulog,” ungkap Deddy.
Menurut Deddy, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan. Namun, hal itu gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog.
“Selama ini kita hanya ribut soal impor tanpa ada upaya sistematis menyelesaikan akar persoalan,” kata Deddy.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
