"Ajang G20 menjadi momen untuk mengomunikasikan kepentingan nasional. Khususnya dari perspektif negara-negara kuat sehingga kepentingan Indonesia bisa diterima secara global," kata pengamat Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu dalam Focus Group Discussion (FGD) Lemhanas, Jumat, 26 Agustus 2022.
Ketua Program Studi Studi Wilayah Eropa Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI) Henny Saptatia menyampaikan, Indonesia perlu menyadari, secara alamiah negara-negara kaya akan selalu menggunakann kekuatannya untuk memaksakan kepentingan mereka pada level global.
Ia menambahkan pemaksaan kepentingan oleh negara-negara kaya ini tak jarang dilakukan dengan cuci tangan atas dampak buruk yang kerap dihasilkan. Lebih parah, mereka justru sering membebankan negara-negara lemah untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.
"Negara-negara kaya menggunakan berbagai cara seperti menggunakan pihak ketiga untuk membebankan eksternalitas negatif dari perekonomian dunia kepada negara-negara lemah. Padahal, penyumbang terbesar dari eksternalitas tersebut justru negara-negara kaya," ungkapnya.
Sementara Professor Hubungan Internasional UI Evi Fitriani mengungkapkan, kebijakan politik luar negeri Indonesia juga merupakan refleksi dari kebijakan politik dalam negerinya. Sehingga menurutnya, dibutuhkan soliditas dalam perspektif pengambil kebijakan strategis Indonesia.
"Dengan demikian, Indonesia mampu membangun kemandirian untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar negara. Kemandirian ini juga sangat penting sebagai modal Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kancah global," jelas Evi.
| Baca juga: Presidensi G20 Disebut Jadi Momentum Produk UMKM Mendunia |
Sementara Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Global Value Chain LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo memaparkan, dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia juga perlu jeli memandang dan memanfaatkan pergerakan kapital global. Tujuannya agar memudahkan adaptasi proyeksi ekonomi nasional untuk memudahkan adaptasi dalam dinamika ekonomi global.
FGD ini merupakan bagian dari rangkaian acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV yang akan dilaksanakan pada Oktober. Hal ini juga melanjutkan tradisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang aktif dan bertanggung-jawab.
"Rangkaian seminar ini juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi untuk KTT G20 dalam menghadapi situasi global yang menantang kini seperti krisis pangan, energi, hingga ancaman inflasi," ujar Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas Mayjen TNI Sugeng Santoso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
