Fakta ini terungkap dari pengecekan langsung Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap data penerima bansos.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari hasil ground check terhadap 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), ditemukan 1,9 juta penerima yang sebenarnya sudah tergolong mampu.
"Kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Amalia dalam jumpa pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, dikutip dari Antara, Selasa, 3 Juni 2025.
| Baca juga: Bansos Tahap II Siap Cair Akhir Mei! Kemensos Pastikan Penyaluran Lebih Tepat Sasaran Lewat DTSEN |
Data lama dibersihkan, DTSEN jadi acuan utama
Data penerima bansos selama ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, BPS menyadari perlu pembaruan data agar bansos benar-benar tepat sasaran.Kini, sebanyak 1,9 juta KPM yang semula terdata sebagai penerima bantuan, telah dikeluarkan dari daftar dan dialihkan ke kelompok yang berhak.
“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” tutur Amalia.
Pengecekan data ini bukan kerja BPS semata. Ada kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPKP, dan BPS untuk memverifikasi penerima bansos. Dari total 20,3 juta data KPM, sudah ada 16,5 juta yang diverifikasi.
Hasilnya, 14,3 juta KPM masuk kategori desil 1, yaitu rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Bansos kepada kelompok ini mulai disalurkan per 31 Mei 2025.
Dengan temuan dan pembaruan data oleh BPS, pemerintah berharap bantuan sosial bisa lebih menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
