Menurut Bhima, larangan tersebut bisa memberikan keadilan bagi pedagang offline.
Namun, Bhima juga menyoroti masifnya penjualan barang impor di Indonesia. Ia mengimbau pemerintah untuk membatasi penjualan barang impor di seluruh platform digital, tidak hanya TikTok Shop.
“Bagian lainnya yang perlu dilihat adalah bagaimana porsi barang impor di seluruh platform digital. Jadi bukan hanya TikTok Shop, tapi juga di Tokopedia, Lazada, dan pemain-pemain lainnya. Itu perlu ada penegasan jelas, misalnya porsi barang impornya maksimum misalnya 30–40 persen,” kata Bhima, dikutip dari Metro Siang di Metro TV, Selasa, 26 September 2023.
| Baca: TikTok Shop Disetop, Pedagang Tanah Abang Gembira |
Bhima menyebut, barang impor yang bisa diproduksi oleh produsen lokal sebaiknya dibatasi penjualannya. Terlebih lagi jika produksi lokal sudah bisa mencukupi permintaan konsumen.
“Lebih bagus lagi adalah barang impor yang sudah ada substitusi lokalnya dan kuantitasnya bisa menutup permintaan, maka ada pembatasan untuk barang-barang impor tadi,” lanjutnya.
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), telah mengeluarkan pernyataan terkait larangan transaksi jual beli melalui platform media sosial. Ia menyebut media sosial hanya diperbolehkan untuk mempromosikan barang.
Zulhas juga menyebut, penjualan barang impor harus mendapat izin jual beli atau positive list. Penjualan barang impor di platform digital harus bernilai di atas USD100 atau sekitar Rp1,5 juta.
(Ajeng Putri Yuwono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
