Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang disahkan pada 12 Januari 2023. Dalam UU tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
"Dengan nama baru ini kami yakin dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelayanan terhadap UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 28 Mei 2023.
Diketahui, UU P2SK merupakan bagian dari omnibus law yang mengubah sekitar 17 regulasi terkait sektor keuangan yang sudah 30 tahun diberlakukan, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri perbankan nasional saat ini.
Menurutnya, UU P2SK merupakan momentum dan energi bagi BPR/BPRS di Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Ada beberapa poin penting yang telah diatur UU tersebut yang menguatkan posisi industri, antara lain nama perkreditan diganti menjadi perekonomian.
"Perubahan nama ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap BPR-BPRS, yang akhirnya fungsi intermediasi dapat berjalan lebih optimal," papar dia.
Tedy bilang, perluasan fungsi dan peran BPR/BPRS dengan menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. Dalam beleid ini, usaha BPR/BPRS ditambahkan beberapa poin, salah satunya bisa melakukan penyertaan kepada lembaga pengayom.
"BPR dan BPRS bisa memberi jaminan debitur yang bermasalah, baik sebagian maupun seluruhnya. BPR/BPRS bisa melakukan go public, ini tentu merupakan peluang untuk mendapatkan pendanaan murah," sebutnya.
Berperan strategis bagi ekonomi
Tedy menyampaikan, industri BPR/BPRS saat ini berperan cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan UMKM. Dalam hal tersebut, keberadaan BPR/BPRS lebih dekat dengan masyarakat, dengan memberikan proses yang mudah, cepat, dan aman.
"Diharapkan BPR/BPRS dapat bertransformasi lebih cepat dalam digitalisasi seperti saat ini dimana kami memasifkan penggunaan BPR Ecash kepada masyarakat," katanya.
Perbarindo merupakan perhimpunan bagi BPR dan BPRS di seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.500 anggota. Saat ini, Perbarindo memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) di tingkat kabupaten dan kota.
Hingga Desember 2022, total aset industri BPR dan BPRS tumbuh 9,14 persen (yoy) menjadi Rp202,46 triliun, dari Rp185,50 triliun di Desember 2021. Sementara penyaluran dana kredit BPR/BPRS per Desember 2022 tumbuh 11,81 persen, melebihi tingkat pertumbuhan kredit sebelum pandemi covid-19 yang tercatat sebesar 10,85 persen.
"Industri ini tumbuh dengan begitu pesat dan untuk yang akan go public pasti ada, saat ini sudah ada ruang keleluasaan dari regulator untuk terus mendukung BPR berkembang dengan go public. Untuk itu, BPR harus berubah dan merespon digitalisasi," imbuh Tedy.
| Baca juga: Credit Scoring dan Teknologi Artificial Intelligence dalam Perbankan Harus Selaras |
Dampingi UMKM
Di sisi lain, Kepala Departemen Literasi dan Edukasi OJK Fery Irawan mengungkapkan, supaya jadi tulang punggung ekonomi masyarakat dengan lebih mendampingi pelaku UMKM jadi lebih besar, BPR harus terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Apalagi BPR punya jaringan luas di Indonesia, yakni sebanyak 1.600-an.
"Hal ini tentu suatu tugas yang sinergis, sebelum menambah nasabah dan memberikan kredit. Karena itu, harus dimulai dengan edukasi agar menjadi nasabah berkualitas dan BPR harus mengkebut digitalisasinya supaya tidak tertinggal dalam kontributif kepada masyarakat," tutur dia.
Fery juga mengajak masyarakat agar menabung di lembaga keuangan yang legal dan berizin OJK. Selain itu, cermat dan logis terhadap bunga simpanan yang ditawarkan.
"Masyarakat bisa menggunakan Bank Perekonomian Rakyat dengan bunga yang lebih tinggi. Keamanan dan pengawasannya terjamin dari OJK, dan penjaminannya dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," tutupnya.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
