Menteri ESDM Arifin Tasrif. FOTO: Kementerian ESDM
Menteri ESDM Arifin Tasrif. FOTO: Kementerian ESDM

Menteri ESDM Bakal Tertibkan RKAB Buram Tambang Timah

Husen Miftahudin • 12 Agustus 2022 20:12
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pihaknya akan menertibkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) milik perusahaan tambang yang terindikasi menjalin kerja sama dengan para tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
 
"Kita lihat RKAB-RKAB yang memang memberikan pengaruh positif langsung ke pemerintah tentu akan kita jaga. Tapi RKAB yang buram perlu ditertibkan," kata Arifin dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, 12 Agustus 2022.
 
Hal ini disampaikan Arifin ketika ditanya terkait kerugian negara akibat maraknya tambang ilegal sumber daya mineral timah. "Perusahaan tambang yang mendapat hasil tambah di luar rencana mereka bisa mengurangi potensi penerimaan negara. Padahal pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan negara," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun ketika ditanya terkait perkembangan pembentukan satgas Illegal Mining, Arifin meminta hal tersebut ditanyakan langsung ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang bertindak sebagai dirigennya. "Koordinasi di Kementerian Investasi, jadi nanti bisa ke sana," ujarnya.
 
Sebelumnya, untuk menerbitkan kegiatan PETI, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Polri terus melakukan koordinasi untuk mencari skema penindakan yang tepat.
 
Pada kesempatan terpisah, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kerugian PT Timah setiap tahun mencapai triliunan rupiah akibat maraknya tambang ilegal.
 
"Setiap tahun PT Timah Tbk rugi Rp2,5 triliun karena tambang ilegal. Kita juga mencermati kerusakan karena tambang ilegal, 123 ribu hektare lahan kritis yang diakibatkan tambang ilegal, kita tidak mau mewariskan kerusakan pada anak cucu kita," kata Ridwan.
 
Baca juga: Penegak Hukum Diminta Tindak Perusahaan Tambang Batu Bara Ilegal

 
Ia menyampaikan hasil terbaru kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kementerian ESDM dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah membahas kebijakan terbaru untuk sektor timah.
 
"Dalam pertemuan dengan Pak Luhut, Menko Marvers, pemerintah menugaskan BPKP untuk melakukan audit terhadap tata kelola timah. Bahwa kami sudah mengeluarkan edaran, per 1 Juli 2022, semua smelter harus melaporkan sumber timahnya. Artinya bentuk penguasaan yang ingin kita wujudkan," jelasnya.
 
Selain itu, lanjutnya timah akan masuk dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA). "Semuanya kita masukkan, asal usul timah jadi tahu, smelter A mendapatkan timah dari IUP x, itu semua harus tercatat," ungkapnya.
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif