Ia menjelaskan, sejak 2008 ada perusahaan BUMN yang sudah tidak beroperasi. Oleh karena itu, harus ada upaya nyata dengan menutup BUMN yang sudah tidak beroperasi.
"Ada perusahaan yang tidak operasi, mau diapain, mau jadi pajangan, kan enggak. Kita harus lakukan. Ini hal-hal seperti ini yang kita coba lakukan," kata Erick dalam Newsmaker Medcom.id, Minggu, 10 Oktober 2021.
Meski begitu, Erick menyatakan pengurangan BUMN ini tidak melewati kewenangan dari Komite Privatisasi BUMN. Apalagi, ia menjanjikan perusahaan BUMN lain juga akan tetap membantu konsolidasi ini.
"Karena kan BUMN ini milik negara, milik rakyat. Jadi enggak bisa saya melakukan seenak saja tapi kalau menutup, memerger, saya rasa bukan suatu yang muluk-muluk dan itu kita saling bantu kok," ungkapnya.
Menteri BUMN Erick Thohir memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 143 menjadi 41. Dok. Kementerian BUMN
Meskipun sudah memangkas jumlah BUMN menjadi 41 perusahaan, Erick tetap melakukan penggabungan. Upaya merger ini juga dilakukan agar kinerja dari para BUMN ini bisa semakin maksimal.
"Sekarang kalau dikonsolidasikan sudah 41 tapi di dalam 41 itu di dalam ada puluhan yang mulai kita digabung-gabungkan. Jadi kita coba lakukan. Kita lakukan perbaikan di sana sini," pungkas dia.
Strategi baru di BUMN
Erick Thohir juga mengungkapkan ingin perusahaan BUMN bisa menembus pasar dunia pada 2023. Artinya, BUMN menjadi pemain global yang mampu melayani kepentingan nasional, dan meningkatkan daya saing.Berbagai strategi pun sedang dalam proses, serta telah masuk dalam proyek strategis dan akan dikerjakan mulai tahun ini hingga dua tahun mendatang.
"Covid-19 menjadi momentum terjadinya percepatan karena mau tidak mau semua strategi bisnis berubah, efisiensi harus terjadi, dan digitalisasi sangat cepat," ucap Erick Thohir.
Baca: Erick Thohir Terapkan Strategi Baru di BUMN
Erick Thohir mendorong percepatan transformasi BUMN, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN. Revisi UU BUMN saat ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.
"Ada konteks besar di sana (RUU BUMN). Pertama, kita diberi kesempatan untuk menutup BUMN. Jangan sampai direksi BUMN beranggapan 'Ah kalau rugi negara yang akan hadir.' Mentalitas yang seperti ini harus kita tutup, atau digabungkan (restrukturisasi)," beber Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
