Berdasarkan hasil rapat terbatas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Dana Kepariwisataan bulan ini.
"Sehingga 2024 dana pariwisata bisa segera dioperasikan," kata Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.
Untuk pengelolaan dana tersebut, Sandi juga menuturkan pemerintah tidak akan membuat lembaga baru.
Indonesia Tourism Fund, ujarnya, akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dan Pendidikan (LPDP) sama seperti dana kebudayaan yang sudah ada terlebih dahulu.
Dana tersebut, ujar Sandi, akan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Untuk target pada tahun pertama, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp2 triliun.
| Baca juga: Pariwisata Hijau Tarik Minat Investasi Tahun Depan |
"Target tahun pertama sekitar Rp2 triliun yang dikelola dan nanti hasilnya nanti akan mendukung event-event, baik event nasional dan internasional dan kami akan menyusul kalender of event yang akan dikurasi secara penuh kehati-hatian untuk diajukan agar bisa ditetapkan oleh pemerintah menjadi event yang didukung oleh Indonesia Tourism Fund," jelas dia.
Target sektor pariwisata di 2024
Ia menargetkan tahun depan, sektor pariwisata akan mengkontribusikan lebih dari Rp220 triliun. Sandi pun mengklaim target kunjungan wisatawan tahun ini terlampaui yang ditandai dengan revisi target dua kali."Berarti devisa pariwisata dan sumber pemasukan sektor pariwisata sangat tinggi. Tentunya dari lama tinggalnya pariwisata dan jumlah belanja wisatawan mancanegara sekitar USD1500 per wisatawan yang berkontribusi ke ekonomi kita," ujar dia.
Acara internasional yang akan diajukan sebagai event unggulan, papar Sandi, antara lain MotoGP, F1, Power Boat, Aqua Bike, Jetski Championship.
Pemerintah juga akan memasukkan acara yang diselenggarakan masyarakat yang membuka lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya Dana Kepariwisataan tidak akan membebani pelaku pariwisata.
"Tidak akan membebani pelaku usaha. tidak akan membebani wisatawan dan kita akan kaji untuk tahun ke depan," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
