Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono pada program Prime Time Metro TV, Senin, 12 Oktober 2020 (Foto:Dok)
Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono pada program Prime Time Metro TV, Senin, 12 Oktober 2020 (Foto:Dok)

UU Cipta Kerja Bertujuan Ciptakan Lapangan Pekerjaan di Sektor LHK

Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Rosa Anggreati • 14 Oktober 2020 06:42
Jakarta: UU Cipta Kerja terkait klaster lingkungan hidup tidak hanya membahas soal perizinan kehutanan, investasi atau mekanisme Amdal saja, namun juga memberikan jaminan bahwa kepentingan masyarakat adat dalam sektor kehutanan diperhatikan.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan UU Cipta Kerja mampu menyelesaikan masalah menahun yang berkaitan dengan konflik kawasan hutan, kriminalisasi masyarakat lokal, dan masalah kebun di dalam hutan.
 
UU Cipta Kerja dinilai menggambarkan keberpihakan negara kepada masyarakat dan kelompok adat. UU Cipta Kerja mengedepankan restorative justice ketika terjadi konflik yang melibatkan masyarakat lokal dalam hukum. UU ini juga mengatur perizinan berusaha untuk masyarakat, bukan hanya untuk investasi swasta tetapi juga melalui perhutanan sosial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dikatakan Siti, substansi UU Cipta Kerja dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan memiliki tujuan utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini diimplementasikan dalam penyederhanaan prosedur perizinan dan mengatasi hambatan penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
 
Terkait bentuk konkret perlindungan UU Cipta Kerja terhadap masalah lingkungan hidup dan kehutanan secara umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekjen KLHK) Bambang Hendroyono menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berlandaskan pada UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat.
 
"Kata kunci ini menjadikan masyarakat sebagai poin utama yang didorong oleh KLHK dalam mengusulkan pasal-pasal yang perlu dilakukan perubahan, khususnya pada UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan," ucap Sekjen KLHK Bambang Hendroyono pada program Prime Talk Metro TV, Senin, 12 Oktober 2020.
 
Berdasarkan UU tersebut KLHK mengusulkan untuk melakukan sebuah perubahan yang mendasar agar UU Cipta Kerja mengantarkan keadilan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kawasan hutan dan dalam kawasan hutan, bahkan di sekitar industri hilir.
 
"Dampak UU Cipta Kerja diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Bambang.
 
UU Cipta Kerja turut mengatur kegiatan perhutanan sosial. Pengaturan tersebut ditambahkan dalam revisi UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Terdapat tambahan dua pasal yang disisipkan di antara pasal 29 dan pasal 30, yaitu pasal sisipan pasal 29A dan pasal 29B dalam kegiatan pemanfaatan hutan.
 
Sisipan pasal 29A dan pasal 29B tersebut mempertegas pemberian akses legal bagi masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya yang belum memperoleh izin dan belum masuk kebijakan perhutanan sosial, tapi sudah turun temurun tinggal di sana, maka akan diberikan perlindungan. Mereka tidak lagi dikenakan sanksi pidana ketika masuk ke dalam kawasan hutan dengan ketidaktahuan, ketidaksengajaan menebang satu pohon. Sebelumnya, mereka dikenai sanksi pidana.
 
"Dengan keadilan kita ingin mengantarkan masyarakat agar bisa bekerja dengan kepastian hukum dan kepastian kawasan yang jelas, memiliki perizinan legal dalam mengelola hutan, yaitu ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Masyarakat diharapkan mampu menjadi pelaku usaha," ucap Bambang.
 
Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan untuk melakukan pemanfaatan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi untuk kegiatan perhutanan sosial.
 
Lebih lanjut Bambang menjelaskan terdapat tiga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
 
Pertama, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019, masyarakat telah diberikan akses legal sebanyak 4,2 juta hektare untuk mengelola kawasan hutan yang terdiri atas 870 ribu kepala keluarga.
 
"Di sinilah bukti nyata perlindungan terhadap masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Hal ini dilanjutkan hingga saat ini dan seterusnya, masyarakat akan terus dikembangkan dalam kegiatan untuk mendukung pemerataan ekonomi," ucap Bambang.
 
Kedua, setelah akses legal diberikan kepada masyarakat, dilanjutkan dengan akses pemberian bantuan, pendampingan, fasilitas, dan permodalan agar aset legal yang diberikan pemerintah mampu meningkatkan usaha masyarakat sesuai dengan tujuan hutan sosial.
 
Ketiga, pemerintah memberikan bantuan vokasi pendidikan dan keterampilan agar masyarakat bisa menjadi pelaku usaha.
 

Pencegahan Konflik


UU Cipta Kerja juga mengatur tentang upaya mencegah konflik yang kerap terjadi antara perusahaan besar dengan masyarakat adat.
 
"Sebetulnya sejak 2014, dengan pendekatan kebijakan hutan sosial, salah satunya dilakukan kegiatan kemitraan. Ini menjadi kebijakan yang bisa dilakukan untuk meminimalkan konflik," tutur Bambang.
 
Di luar kemitraan juga ada konsesi yang dinamakan hak pengelolaan hutan desa, izin hutan kemasyarakatan, izin hutan tanaman rakyat, perlindungan dan pengakuan hutan adat.
 
"Kebijakan perhutanan sosial sebenarnya merupakan bentuk jaminan pemerintah kepada masyarakat yang bekerja di dalam kawasan hutan dengan pendekatan proses pendampingan, pembinaan, hingga pembentukan kelembagaan masyarakat tersebut," kata Bambang.
 
(ROS)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif