Ilustrasi. FOTO: AFP
Ilustrasi. FOTO: AFP

Bursa Kripto Bakal Meluncur di 2023? Ssst Ini Bocoran dari Bos Bappebti

Angga Bratadharma • 27 Februari 2023 17:01
Jakarta: Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menjelaskan Bappebti siap menghadirkan bursa aset kripto pada 2023. Hal ini tertuang dalam rumusan hasil Rapat Kerja Bappebti di 2023 yang telah berlangsung pada 19-20 Januari 2023.
 
Didid menambahkan, komitmen tersebut sesuai mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal itu juga sesuai arahan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar Bappebti segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.
 
"Dengan kata lain, kami siap menghadirkan bursa kripto pada 2023 ini," kata Didid, dilansir dari keterangan tertulisnya, Senin, 27 Februari 2023.

Didid melanjutkan Bappebti diminta untuk dapat menetapkan komoditas yang dapat dijadikan referensi harga di bursa berjangka, khususnya Crude Palm Oil (CPO). Ditargetkan Juni 2023, CPO akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, baik untuk perdagangan domestik maupun ekspor.
Baca: 7 Emiten RI Ini Ketiban Durian Runtuh saat India Butuh Banget Batu Bara

Selain itu, menurut Didid, Bappebti akan terlibat secara aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait PPSK. Sebab, perlu ditetapkan batasan kewenangan Bappebti dan OJK, serta definisi yang jelas mengenai komoditi dan derivatif dalam industri perdagangan berjangka komoditi.
 
Didid mengatakan Bappebti akan menggencarkan sosialisasi dan meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG). Bappebti juga bakal memperbaiki tata kelola dan transformasi Bappebti sehubungan dengan terbitnya UU PPSK untuk meningkatkan kinerja Bappebti.
 
"Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misi organisasi seperti penyusunan mitigasi risiko, peningkatan integritas, dan efektivitas pengawasan," tuturnya.

Sinergi pusat dan daerah

Kemudian, Bappebti juga akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terkait penindakan pelaku usaha ilegal melalui pemberdayaan Penyidik PNS (PPNS) di pusat dan daerah.
 
"Pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi agar pelaksanaan program kerja 2023 dapat dilakukan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
 
"Kita harus meningkatkan kolaborasi di lingkungan Bappebti, memperkuat penyediaan data dan informasi, serta memperbanyak literasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media sosial maupun media massa," pungkas Didid.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan