"Jadi, yang paling banyak ketidakcukupan bagi negara itu ada di kelistrikan, terutama yang dari LNG (liquefied natural gas/gas alam cair)," ujar Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Rayendra Sidik dalam acara diskusi media, dikutip Jumat, 29 Maret 2024.
Terkait hal tersebut, Rayendra menjelaskan gambaran mengenai HGBT menggunakan perumpamaan harga gas senilai USD6, dengan pembagian USD3 untuk investasi dan produksi, USD2 untuk pemasukan negara, dan USD1 untuk kontraktor.
Untuk membuat harga gas turun dari USD6 menjadi USD5, kata dia, seharusnya penurunan pembagian dilakukan secara proporsional. Akan tetapi, untuk tetap menjaga ketertarikan bagi kontraktor, maka yang dipotong adalah bagian untuk pemasukan negara. Selisih tersebutlah yang ditanggung oleh negara agar tidak mengganggu bagian untuk kontraktor.
"Jadi, bagian pemerintah dikurangi dari USD2 menjadi USD1, sementara kontraktor itu tetap USD1. Sebenarnya, konsepnya seperti itu. Itulah HGBT," terang dia.
| Baca juga: Ingatkan Kesehatan APBN, Kemenkeu: Program HGBT Habiskan Subsidi Rp45 Triliun |
Mengacu harga minyak dunia
Dalam hal pemanfaatan LNG untuk kelistrikan, Rayendra menjelaskan, kontrak antara LNG Tanggung dengan PLN menggunakan harga yang fluktuasi atau memiliki karakteristik naik-turun yang tajam.
"Menggunakan formula kontrak yang mengacu ke harga minyak dunia. PLN dapat harga yang lebih baiklah," jelas dia.
Akan tetapi, pada pertengahan tahun, Rayendra mengatakan terjadi lonjakan pada harga gas. Kenaikan tersebut mengakibatkan pemerintah kesulitan untuk menjaga harga gas.
"Untungnya, PLN juga cukup bekerja sama dengan kami. Kami bilang, ini bagian negara tidak cukup (menanggung selisih). (Dijawab) Yaudah, diganti saja ke harga semula. Ya, akhirnya di situlah, kembali ke harga, formula semula," kata Rayendra pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
