Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Istimewa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Istimewa.

Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah

Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi menko perekonomian Airlangga Hartarto jawa tengah Pemulihan Ekonomi Nasional
Juven Martua Sitompul • 12 Mei 2022 10:17
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong perekonomian Jawa Tengah Airlangga Hartarto. Salah satu yang diperlukan, yakni berbagai upaya strategis yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
 
Airlangga mengatakan upaya percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan kawasan Brebes Tegal–Pemalang.
 
“Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselarasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Airlangga dalam rapat koordinasi bersama para pimpinan kementerian/lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 11 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam rapat itu, Airlangga memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek. Antara lain proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon–Semarang yang telah dialokasikan pendanaan hingga 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp1,2 Triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di 2023.
 
Kemudian, pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo–Yogya yang telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada 2022 senilai Rp6,5 Triliun. Airlangga mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan pada 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan pada 2024 atau maksimal pada 2025.
 
Airlangga menyebut pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
 
Tidak hanya itu, menurut Airlangga, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah. Terutama, pada 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai 2023.
 
Baca: Menko Perekonomian Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Barat
 
Airlangga memastikan sisa kebutuhan anggaran akan didukung Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Dia juga mendorong pembangunan KI Brebes tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda, yaitu melalui skema business to business (pendanaan swasta).
 
Airlangga juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kabupaten Kendal pada 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang. Termasuk, mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang.
 
Dia menilai pembangunan ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di beberapa Kabupaten tersebut. Airlangga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.
 
“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” ujar Airlangga.
 
Terkahir, Airlangga mengingatkan pentingnya komitmen Ganjar Pranowo dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan, dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh kementerian/lembaga terkait.
 
(JMS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif