"Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa, ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu covid-19, semua pelaku e-commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM mana produk impor," kata Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.
"Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM dan mereka tidak bisa pastikan produknya ini. Jadi jangan bohongi saya," kesal Teten menambahkan.
Teten menuturkan, pemerintah melihat fenomena project S TikTok Shop di Inggris akan merugikan pelaku UMKM jika masuk ke Indonesia. Project S TikTok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di Tiongkok.
"Di Inggris itu 67 persen algoritma TikTok bisa mengubah behavior konsumen di sana dari yang tidak mau belanja jadi belanja. Bisa mengarahkan produk yang mereka bawa dari Tiongkok. Mereka juga bisa sangat murah sekali," ujarnya lagi.
Mayoritas yang dijual online produk Tiongkok
TikTok Shop dinilainya menyatukan media sosial, crossborder commerce, dan retail online. Dari 21 juta pelaku UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, mayoritas yang dijual di online adalah produk dari Tiongkok. Sehingga jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat, ujarnya pula, pasar digital Tanah Air akan didominasi oleh produk-produk dari Tiongkok.
Kendati demikian, Teten menegaskan ia bukan anti produk Tiongkok maupun dari luar negeri. Namun, sebagai upaya untuk melindungi UMKM, produk dari luar negeri harus mengikuti mekanisme impor produk termasuk melengkapi izin edar dari BPOM, memenuhi SNI hingga sertifikasi halal.
"Kalau misalnya retail online masih dibolehkan menjual produk impor langsung ke konsumen, itu pasti UMKM tidak bisa bersaing karena UMKM di dalam negeri kalau berjualan harus mempunyai izin edar dari BPOM, harus punya sertifikasi halal, punya SNI. Mereka enak langsung," katanya.
Adapun untuk mengatasi ancaman tersebut, Teten mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang saat ini baru mengatur perdagangan di e-commerce, bukan social commerce. Ia mengaku revisi aturan tersebut sudah diwacanakan sejak tahun lalu, namun hingga kini masih belum terbit.
"Itu bukan hanya untuk TikTok saja, untuk seluruh e-commerce untuk juga yang cross border commerce semua. Jadi jangan kemudian saya dianggap anti TikTok, bukan, saya hanya mau melindungi produk UMKM supaya ada playing field yang sama dengan produk dari luar, jangan kemudian mereka diberi kemudahan," ungkap Teten.
| Baca juga: Begini Tanggapan TikTok soal Rugikan Bisnis UMKM di Indonesia |
Dalih TikTok tak ada bisnis lintas batas
Sebelumnya TikTok Indonesia memberikan tanggapan terkait ancaman Project S TikTok Shop yang disebut Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bisa merugikan bisnis UMKM di Indonesia.
Project S TikTok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di Tiongkok. Namun, dari keterangan resmi yang diterima, dikatakan e-commerce Project S TikTok sendiri tidak tersedia di Indonesia.
"Kami ingin mengklarifikasi inisiatif e-commerce sebagaimana tercantum di dalam artikel di atas (Project S Tiktok Shop) tidak tersedia di Indonesia. Tidak ada bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia," demikian keterangan resmi dari TikTok Indonesia.
TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia. "Salah satunya adalah inisiatif TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
