| baca juga: Akhirnya, Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah dalam Final Tes |
“Sebaiknya, pemerintah melakukan negosiasi dengan daya tawar yang lebih tinggi dari Tiongkok,” kata Bhima dikutip dari Antara, Kamis, 27 April 2023.
Menurut Bhima, skema pendanaan proyek KCJB perlu dikembalikan ke kesepakatan awal, yakni dengan sistem bisnis ke bisnis atau B2B (business to business). Artinya, beban kenaikan biaya (cost overrun) proyek KCJB ditanggung oleh konsorsium dan kreditur.
Bhima menyarankan kepada pemerintah sebisa mungkin dapat menjauhkan keterlibatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari kenaikan biaya proyek KCJB untuk menjaga kesehatan APBN.
Selain itu, Bhima juga tidak sepakat bila penjaminan utang proyek KCJB dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) karena penjaminan lewat BUMN tetap memiliki risiko tak terduga (risk contingency) yang mungkin berimplikasi pada APBN.
Di sisi lain, Bhima berpendapat ide penjaminan utang lewat PT PII belum tentu akan disetujui oleh Tiongkok. Pandangannya tersebut berangkat dari pengalaman negara lain yang melibatkan keuangan negara sebagai penjaminan utang, misalnya Sri Lanka.
Oleh karena itu, Bhima berharap pemerintah tidak menyetujui penjaminan utang proyek KCJB melalui APBN serta perpanjangan konsesi proyek menjadi 80 tahun untuk menjaga kesehatan keuangan negara ke depan.
Pemerintah masih negosiasi
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah masih bernegosiasi dengan Tiongkok terkait skema kenaikan biaya proyek KCJB.Dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, Luhut menjelaskan kedua negara telah menyepakati nilai kenaikan biaya proyek sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.
Pihak Tiongkok telah menawarkan total pinjaman sekitar USD560 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen.
Meski nilai suku bunga tersebut terbilang lebih kecil dibanding tempat lain yang angkanya bisa mencapai enam persen, namun pemerintah masih mengupayakan agar suku bunga pinjaman bisa turun hingga menjadi dua persen. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan menegosiasikan agar penjaminan utang dilakukan melalui PT PII, bukan APBN.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
