Syahrul mengaku data stok pangan yang disampaikan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perbedaannya, data yang disampaikan presiden merupakan data per provinsi, sementara data yang disampaikan Kementerian Pertanian merupakan data per nasional.
"Data yang kami miliki, data Kementan, data Pak Menko Perekonomian, data Bapak Presiden, sampai dengan gubernur ke bawah adalah satu data. Yang kami gunakan data BPS, oleh karena itu yang disampaikan Bapak Presiden terhadap defisit beberapa provinsi, contohnya beras itu data yang sama dengan kita. Yang saya sampaikan neraca pangan 11 komoditas, itu neraca nasional," jelas Syahrul di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020.
Syahrul mengaku tak berani memberikan data palsu pada Jokowi. Terlebih ini untuk kepentingan publik.
"Pasti saja Mentan tidak berani bohongi Presiden. Apalagi ini untuk kepentingan publik," ujarnya.
Ia menegaskan stok 11 komoditas aman hingga Juni 2020. Ia berharap tidak ada halangan dalam distribusi pangan yang berakibat pada kenaikan harga.
(Baca: 7 Provinsi Mengalami Defisit Stok Beras)
"Saat ini dalam kendali pemerintah yang cukup baik. Mudah-mudahan enggak ada aral melintang dari segi distribusi yang bisa berakibat tentu saja dinamika lapangan yag bisa membuat harga tidak stabil," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut sebanyak tujuh provinsi mengalami defisit stok beras. Sedangkan, 11 provinsi dilaporkan mengalami defisit stok jagung. Lalu, 23 provinsi defisit stok cabai besar.
"Stok cabai rawit defisit di 19 provinsi. Stok bawang merah diperkirakan juga defisit di satu provinsi. Stok telur ayam defisit di 22 provinsi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 28 April 2020.
Sedangkan, stok minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi. Hal ini berbanding terbalik dengan stok gula pasir yang diperkirakan defisit di 30 provinsi.
"Stok bawang putih juga diperkirakan defisit di 31 provinsi. Hal-hal seperti ini harus kita antisipasi untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita," ujarnya.
Jokowi menginstruksikan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog menghitung cepat jumlah kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Mereka juga diminta menyisir mana saja daerah yang mengalami defisit dan surplus.
"Asesmen yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah setiap provinsi agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," tegas dia.
(Baca: Upaya Kementan Atasi Defisit Beras)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
