Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah agar Kartu Prakerja dihentikan karena mekanisme kerjanya disinyalir memboroskan uang negara. Ia berpendapat anggaran itu dialihkan untuk program penanganan Covid-19 bagi masyarakat kehilangan pekerjaan atau pun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Pemerintah harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan bahwa program Kartu Prakerja bermasalah dari awal hingga tahap pelaksanaannya," kata Guspardi dikutip dpr.go.id, Minggu, 3 Mei 2020.
Pemerintah akan menyalurkan Kartu Prakerja kepada 5,6 juta orang yang terdampak PHK serta pekerja informal yang pendapatannya hilang akibat Covid-19. Legislator asal Sumatera Barat ini menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja, dimana Rp5,6 triliun diantaranya dialokasikan untuk program 'pelatihan daring/online' dalam program prakerja tersebut. Hal ini yang terus mendapatkan kritikan dan polemik dari berbagai pihak.
"Terlebih di situasi saat ini pemerintah tengah fokus menghambat penyebaran Covid-19 yang berimbas kepada lesunya ekonomi nasional. Lebih baik pemerintah memfokuskan perhatian pada kemampuan daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan bahan pangan. Kegiatan pelatihan daring ini momentumnya menjadi tidak tepat untuk dilakukan di tengah ancaman wabah covid -19," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa materi-materi yang diberikan dalam pelatihan online ini kurang tepat sasaran dan mubazir. Sebaiknya uang yang dianggarkan digunakan untuk keperluan mendesak bagi masyarakat seperti sembako.
"Sebaiknya batalkan saja program kartu prakerja ini dan alihkan anggarannya menjadi bantuan tunai langsung. Bantuan berupa uang tunai serta sembako lebih tepat diberikan kepada rakyat kecil, mengingat banyak masyarakat kelas bawah yang terancam kehilangan daya beli akibat kehilangan pekerjaan maupun pendapatan," kata Guspardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
