Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi merespons klaim pelaksana tugas (plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang ingin mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk stok pangan nasional namun tetap berencana impor beras pada Juni hingga Desember 2024 dengan total 2,1 juta ton.
“Main-main saja gitu retorika hanya untuk menyenangkan para petani. Padahal yang dikasih petani itu bukan madu tapi racun dengan beras impornya,” kata Uchok, Sabtu, 20 Juli 2024.
Uchok tak habis pikir dengan langkah Bapanas-Bulog yang tetap ingin melakukan impor beras dari Juni hingga Desember 2024. Dia meyakini stok beras di dalam negeri sudah cukup tanpa harus melakukan impor.
“Ini sebetulnya beras kita cukup. Beras kita cukup untuk kita sendiri, tapi impor beras ini keliatanya mencari apa?” ujar Uchok.
Dia menyarankan Bapanas-Bulog berhenti melakukan impor beras lantaran dapat merugikan petani Indonesia. Selain itu, kata Uchok, impor akan merugikan negara karena berpotensi terjadinya permainan.
“Seharusnya impor di-stop, karena impor ini bukan hanya akan merugikan negara dengan adanya dugaan mark up tapi juga sangat merugikan petani,” papar Uchok.
| Baca Juga: Ekonom Sebut Skandal Bapanas-Bulog Gate Berpotensi Bebani Devisa Negara |
Uchok berharap Bapanas-Bulog dapat fokus melayani dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia melalui penyerapan hasil pangan di dalam negeri. Dia menegaskan hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Bulog sebagai lembaga negara.
“Harusnya Bapanas- Bulog dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan para petani kita sendiri,” ujar dia.
Sebelumnya, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengungkapkan realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.
Rencana impor yang tersisa, yakni pada Juni hingga Desember 2024, sekitar 2,1 juta ton. Namun, dia menekankan penyerapan produksi dalam negeri akan selalu diutamakan dalam upaya penyediaan stok pangan nasional.
"Tentunya realisasi impor ini disesuaikan dengan keadaan produksi dalam negeri. Artinya, kalau nanti bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, impor tidak kita lakukan," jelas Sarwo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
