"Tidak ada sanksi bagi penyelenggara yang tidak mampu menjalankan rencana tata ruang. Sekitar Bekasi, contohnya daerah-daerah industri kecil-kecil, tetapi mereka juga menggunakan solar, menggunakan pembangkit yang kecil tetapi juga ada batu bara," ucap Andi dalam keterangan tertulis, Minggu, 10 September 2023.
Sebagai solusi, Andi mengimbau kepada kepala daerah di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang, untuk duduk bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat memetakan wilayah industri dan memperbaiki tata ruangnya.
"Perlu duduk bersama antara ketiga gubernur ini, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan juga tata ruangnya juga diperbaiki," jelas dia.
| Baca juga: Begini Jurus Jitu Perbaiki Kualitas Udara Jakarta |
Hasilkan polutan berlebih
Andi mengungkapkan, aktivitas industri kecil tersebut dapat menghasilkan polutan yang berkontribusi pada polusi udara layaknya sektor transportasi.
"Kita tahu transportasi di Kota Jakarta ini banyak kendaraan motor roda dua, yang mayoritas bisa dikatakan 100 persen menggunakan pertalite, yang RON-nya lebih rendah dibandingkan dengan Pertamax. Artinya, pertalite belum bisa dikategorikan clean energy," sebut dia.
Andi juga beranggapan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Suralaya, Banten bukan faktor utama penyebab polusi. Ia menilai PLTU tersebut telah menggunakan teknologi untuk menyaring polutan hasil pembakaran batu bara.
Seperti halnya pemasangan Electrostatic Precipitator (ESP) serta alat pemantau emisi Continuous Emission Monitoring System (CEMS).
"PLTU Suralaya telah menggunakan teknologi yang mampu menyaring partikel-partikel yang berpotensi menjadi polutan," tutur Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
