"Antara lain dengan membatasi pergerakan kendaraan pribadi seperti perluasan ganjil-genap untuk Jabodetabek bagi kendaraan pribadi, pengujian emisi, parkir elektronik progresif, serta membatasi mobilitas warga seperti WFH di kawasan Jabodetabek bagi ASN, swasta, dan sekolah," papar Nirwono dalam keterangan tertulis, Minggu, 10 September 2023.
Sementara untuk strategi menengah dan panjang, Nirwono mengatakan agar pemerintah membangun transportasi umum hingga penyediaan infrastruktur bagi pejalan kaki. "Transportasi umum harus terpadu, mudah, murah, dan menjangkau seluruh wilayah Jabodetabek," tutur dia
Kemudian ditunjang dengan penyediaan infrastruktur pejalan kaki yang terintegrasi. Selain itu, mengembangkan kawasan berorientasi transportasi publik, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan target 30 persen.
| Baca juga: Industri Besi Tak Penuhi Aturan Lingkungan, Pemprov DKI Beri Sanksi |
Bukan gara-gara PLTU
Di sisi lain, Nirwono mengungkapkan buruknya kualitas udara di Jakarta utamanya disebabkan oleh sektor transportasi. Pekatnya polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan disebabkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Hal itu terbukti saat empat PLTU Suralaya shutdown, namun ternyata tidak berpengaruh pada buruknya kualitas udara di Jakarta. Kualitas udara kembali buruk setelah penghentian kebijakan 75 persen WFH bagi ASN yang bekerja di Jakarta.
"Setelah ASN kembali menjalankan tugas, moda transportasi pribadi yang menjadi sumber polutan terbesar kembali menumpuk di Jakarta. Sektor transportasi sendiri menyumbang 44 persen untuk polusi udara di Ibu Kota," tutur dia.
Berdasarkan data IQAir pada Jumat, 8 September 2023, indeks kualitas udara di Jakarta kembali tinggi. Bahkan di beberapa wilayah menyentuh angka 153 dengan indikasi tidak sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
