Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, prioritas pembangunan yang menekankan pada pembangunan SDM saat ini perlu disikapi dengan serius. Lembaga pelatihan perlu senantiasa mengembangkan kebijakan, program, metode dan kurikulum pelatihan ASN.
"Tidak mungkin akan hadir sebuah pemerintahan berkualitas tanpa dukungan kualitas SDM yang profesional. Untuk itu, peran lembaga pelatihan menjadi strategis untuk mempersiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Desember 2022.
Menurutnya, lembaga pelatihan harus proaktif mengidentifikasi kebutuhan kompetensi sesuai dengan perkembangan dan dinamika terkini. Selain itu, survei terhadap hasil pelatihan bisa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu pelatihan.
"Oleh karena itu, perlu dikembangkan pula survei kemanfaatan pelatihan sehingga kita bisa tahu persis sebagaimana kontribusi kita terhadap target pembangunan tadi. Data menjadi penting bagi kita untuk menjelaskan kontribusi pelatihan untuk menyiapkan SDM aparatur," jelasnya.
Selain itu, Adi mengungkapkan, proses akreditasi lembaga pelatihan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan kualitas pelatihan SDM aparatur senantiasa terjaga. Namun hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh LAN.
Dalam kesempatan tersebut, Adi juga mengajak seluruh stakeholders dan penyelenggara pelatihan untuk memberikan berbagai masukan untuk terus mengembangkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam proses pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan.
"Undang-Undang ASN telah mengamanahkan bahwa PNS memiliki hak minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun untuk pengembangan kompetensi. Tugas kita adalah bagaimana menyuguhkan program-program pengembangan kompetensi yang berkontribusi nyata terhadap target-target pembangunan," tegasnya.
Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi LAN Muhammad Taufiq menyampaikan keistimewaan penyerahan akreditasi lembaga pelatihan pada tahun ini. Pada 2022, LAN telah mengakreditasi lembaga pelatihan nonpemerintah untuk pertama kalinya.
"Untuk pertama kalinya di tahun ini kami melakukan akreditasi kepada lembaga pelatihan nonpemerintah untuk memberikan layanan yang lebih luas dan mudah aksesnya bagi seluruh ASN," ujar dia.
| Baca juga: Kemenperin Perkuat Kualitas SDM dengan Pelatihan Vokasi Industri |
Pada tahun ini ditetapkan sebanyak 44 lembaga pelatihan pemerintah dan nonpemerintah yang berhasil mendapatkan akreditasi dari LAN. Hal ini setelah menjalani delapan kali masa sidang yang dilakukan selama Maret hingga November.
Sebanyak 38 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan terdiri dari satu lembaga pelatihan yang mendapat kategori Bintang 3, enam Lembaga Pelatihan Pemerintah dan enam unit Lembaga pelatihan di lingkup LAN yang mendapat Kategori Bintang 2, serta 14 Lembaga Pelatihan Kementrian/LPNK dan 15 lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah yang mendapat Kategori Bintang 1.
Kemudian 43 Akreditasi Program yang terdiri dari tiga program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN II), 19 program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), 22 program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), 30 program Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) dan 1 program Pelatihan Teknis tertentu. Lalu satu Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program serta satu Akreditasi Lembaga pelatihan nonpemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
