Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di IKN tentunya bukan hanya sumber daya yang sudah lama dikenal dan digunakan, tetapi juga sumber daya baru yang dihasilkan dari interaksi dan kolaborasi antara budaya dan teknologi.
"Tentu salah satunya yang kita mulai kenal dan dimanfaatkan adalah sumber daya dalam BIM akan mempermudah koordinasi, integrasi, efisiensi, dan pengendalian pelaksanaan konstruksi," ujar Zainal Fatah, saat menyampaikan sambutan dalam BIM Innovation Conference 2022, dilansir dari Antara, Kamis, 24 November 2022.
Menurut Zainal, BIM bukan cuma aplikasi atau pengoperasian komputer tetapi representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu bangunan. BIM merupakan suatu metodologi digital yang memanfaatkan data ke dalam sebuah model. Dengan memanfaatkan data digital sebagaimana kondisi fisik sebenarnya, proyek dapat mengidentifikasi resiko dengan optimal.
| Baca: Sri Mulyani: Pengelolaan Barang Milik Negara Terus Dikembangkan Demi Beri Nilai Tambah |
Keuntungan implementasi BIM yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui koordinasi antar pemangku kepentingan konstruksi, proses desain dan konstruksi menjadi lebih ramping dan transparan, akurasi dalam perhitungan. Dengan begitu, bisa menghindari kesalahan-kesalahan selama perencanaan hingga pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan lebih cepat.
Saat ini Kementerian PUPR sedang melaksanakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yakni pembangunan IKN. IKN Nusantara dibangun dengan konsep kota pintar atau smart forest city.
"Oleh karena itu maka pembangunan IKN akan menjadi upaya transformasi berbangsa dan bernegara, bermukim, bekerja, melakukan mobilisasi, dengan tetap melestarikan lingkungan," kata Zainal Fatah.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara Nusantara. Basuki menambahkan perintah Presiden RI untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C juga telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai WP Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP (Wilayah Perencanaan) yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
