Pasalnya, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, negara-negara di dunia masih akan menghadapi krisis energi dan pangan dalam beberapa bulan ke depan, terutama negara-negara di Eropa yang saat ini memasuki musim dingin.
Adapun dari sisi krisis energi, diskusi yang dibahas soal kemampuan Eropa mengatasi musim dingin setelah adanya pembatasan pasokan gas oleh Rusia.
"Kita akan melihat potensi harga energi, yakni minyak dan gas yang naik dalam bulan-bulan ke depan," ungkapnya dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah, dilansir Media Indonesia, Selasa, 1 November 2022.
Sementara dari sisi krisis pangan, KTT G20 akan membahas terganggunya pasokan gandum ke seluruh dunia setelah Rusia mengeluarkan ancaman akan mengebom semua kapal yang membawa gandum dari Ukraina. Hal itu membuat inflasi harga pangan sudah di depan mata.
Peran BI, kata Dody, ialah menekan tingkat inflasi di dalam negeri dengan menaikkan suku bunga acuan meski langkah itu berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyatakan GNPIP mendorong komitmen stabilitas dan pengendalian inflasi, utamanya komoditas pangan strategis.
"Saya minta kepada bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah untuk memaksimalkan GNPIP di daerahnya dengan mendorong masyarakat supaya menanami lahan tidur dengan tanaman yang rentan menjadi inflasi, seperti cabai merah dan bawang merah," ucap Rusdy.
| Baca juga: 13 November, Para Pemimpin Negara G20 Tiba di Indonesia |
Kedaulatan pangan
Dalam keterangan resminya kemarin, pengamat ekonomi pangan Razikin Juraid mendorong pemerintah membuka keran ekspor di tengah surplus pangan yang sudah berlangsung tiga tahun ini. Pemerintah juga didorong dapat memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 kali ini, dengan diplomasi ekspor pangan Indonesia ke negara-negara anggota G20."Pemerintah mendorong terutama kepada negara-negara G20 untuk membuka diri menerima ekspor pangan dari Indonesia. Isu soal pangan ini adalah isu kemanusiaan sebagai kebutuhan dasar umat manusia. Saya kira negara-negara G20 harus membuka diri untuk menerima ekspor dari Indonesia," jelas Razikin.
Pegiat pertanian itu mengatakan saat ini Kementerian Pertanian menjadi leading sector dan Kementerian BUMN yang bertugas mengembangkan pangan lewat holding BUMN pangan ID Food.
"Momentum Presidensi G20 Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia sebagai pengekspor pangan," ucap Razikin.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong semua pihak untuk bergotong royong dalam membangun ekosistem pangan di Indonesia.
"Potensi sinergi sektor pangan dengan G20 dalam rangka antisipasi krisis pangan global cukup besar, di antaranya dengan pengembangan jaringan pasar internasional melalui penguatan produk-produk pangan dan peluang ekspor seperti ekspor komoditas perikanan Indonesia," papar Erick.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
