"Ada perbedaan antara kelas jalan tol dan jalan provinsi yang membuat penindakan terhadap angkutan logistik terus terjadi," kata Ketua Kebijakan Publik Dewan Pengurus Nasional Apindo, Danang Girindrawardana, melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Juli 2023.
Menurutnya, roadmap zero ODOL harus disusun secara hati-hati dan mengadopsi berbagai kepentingan strategis negara. Dia memaparkan empat kepentingan strategis dimaksud.
Biaya logistik tinggi
Pertama adalah efisiensi biaya logistik. Direktur eksekutif Apindo ini menjelaskan efisiensi itu dilakukan supaya harga produk-produk dapat lebih kompetitif di pasar domestik atau ekspor guna mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.Tingginya biaya logistik juga kerap dikeluhkan pengusaha. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat mengungkapkan bahwa porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata dunia sebesar 13 persen.
"Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain," kata Danang.
Tingkatkan kualitas jalan
Usulan lainnya yakni keselamatan dan ketertiban angkutan jalan raya. Danang mengatakan hal ini menjadi pertimbangan penting dari implementasi aturan jalan raya dan aturan perhubungan.Usulan selanjutnya adalah peningkatan kualitas jalan raya. Danang memaparkan bahwa peningkatan tersebut perlu dilakukan baik dari dan menuju kawasan industri, serta kawasan pelabuhan hingga bandara.
Kelas jalan memang menjadi poin yang kerap dikeluhkan pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mencontohkan muatan yang dibawa dari Surabaya dengan menggunakan kapal Roro maka di pelabuhan pintu masuk Kalimantan Tengah harus dibongkar terlebih dahulu dan muatan dipindahkan ke truk lokal dengan sesuai ukuran dan kapasitas jalan.
Standardisasi kelas jalan diperlukan agar pelaku usaha bisa mencari solusi tepat dalam penggunaan kategori truk yang digunakan. Tujuannya, agar implementasi zero ODOL tidak kemudian malah menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang tinggi sehingga menurunkan daya saing produk.
Beri kesempatan berbenah
Usulan keempat yakni roadmap harus memberikan tenggat waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan pada pemerintah dan pengusaha. Danang mengatakan pemerintah perlu waktu dalam menata ketahanan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu."(Roadmap) memberikan kesempatan pada dunia usaha untuk memodernisasi sistem angkutan logistiknya," kata Danang.
Saat ini pemerintah tengah membahas revisi roadmap zero ODOL. Apindo menjadi salah satu pihak yang diajak untuk berdiskusi terkait perubahan roadmap ini.
"(Usulan roadmap Apindo) lebih dalam dari pada roadmap sebelumnya yang disusun Kementerian Perhubungan," kata Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo, Lucia Karina.
Kendati, dia mengatakan usulan tersebut saat ini masih dibahas secara internal. Dia melanjutkan usulan roadmap Apindo masih belum disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait.
Baca: Penerapan 'Program Diet Truk Obesitas' Seperti Benang Kusut
Pemerintah melalui kementerian perhubungan (kemenhub) mengaku masih terus berdiskusi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyusunan roadmap zero ODOL. Penindakan di lapangan saat ini juga tetap dilakukan bagi kendaraan yang melanggar ketentuan.
"Terus kami koordinasikan, gakum (penegakan hukum) di jembatan timbang juga jalan terus, nggak ada henti-hentinya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Cucu Mulyana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
