Jakarta: Pemerintah hingga saat ini masih tarik ulur masalah penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan "program diet untuk truk obesitas" tersebut layaknya benang kusut.
Ketua DPP Aptrindo, Tonny Wijaya, menyebutkan asosiasi sebenarnya sudah mendukung penerapan pembatasan ODOL sejak 2017. Hanya saja kondisi di lapangan masih sulit dan terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan pengusaha.
"Dari sisi Aptrindo dari 2017 itu ada komitmen bersama, termasuk dengan pemerintah kita akan menjalankan Zero ODOL, tapi faktanya di lapangan ini seperti benang kusut yang sulit diurai," ujar Tonny di Lebak Bulus Jakarta.
Tonny menjelaskan beberapa pengusaha masih keberatan menerapkan aturan tersebut. Para pengusaha semen, baja, hingga makanan minuman merasakan berdampak yang signifikan dengan penerapan program Zero ODOL.
Baca Juga:
Tiga Gerbang Tol di Brebes Bakal Ditutup, Perlancar Skema Satu Arah
"Mereka juga sebenarnya komitmen, mau ikut aturan, tapi solusinya bagaimana. Mereka juga sampaikan tentu tidak siap jika harus melakukan perubahan secara keseluruhan menyesuaikan kapasitas yang ada," paparnya.
Masalah Zero ODOL, hemat Tonny, harus diurai dari hulunya yakni para pemilik barang. Menurutnya para pengusaha harus memutar otak bagaimana caranya mengangkut muatan sesuai kapasitas muatan tapi dengan pertimbangan biaya logistik.
Menurut Tonny para pengusaha harus berhitung lebih lanjut dengan kebijakan itu. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan efek domino yang pada akhirnya malah menaikkan harga jual ke pasaran. "Itu inflasinya akan cenderung tinggi, sehingga pemerintah juga kita mohon supaya mengurangi ego sektoral juga," kata Tonny.
Pada Juni 2021, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kerugian negara akibat kelebihan muatan truk atau Overdimension-Overload (ODOL) mencapai Rp43 triliun per tahun. Truk ODOL menimbulkan biaya sosial yang cukup besar, di antaranya biaya bahan bakar tinggi, berkontribusi besar pada kerusakan jalan, polusi dan kecelakaan.
Baca Juga:
Ini Skema Teknis Konversi Skutik BBG yang Dilakukan Pertamina
"Dalam satu tahun kerugian negara akibat truk ODOL mencapai Rp43 triliun,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dikutip dari Mediaindonesia.com, Jumat, 4 Juni 2021.
Jakarta: Pemerintah hingga saat ini masih tarik ulur masalah penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan "program diet untuk truk obesitas" tersebut layaknya benang kusut.
Ketua DPP Aptrindo, Tonny Wijaya, menyebutkan asosiasi sebenarnya sudah mendukung penerapan pembatasan ODOL sejak 2017. Hanya saja kondisi di lapangan masih sulit dan terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan pengusaha.
"Dari sisi Aptrindo dari 2017 itu ada komitmen bersama, termasuk dengan pemerintah kita akan menjalankan Zero ODOL, tapi faktanya di lapangan ini seperti benang kusut yang sulit diurai," ujar Tonny di Lebak Bulus Jakarta.
Tonny menjelaskan beberapa pengusaha masih keberatan menerapkan aturan tersebut. Para pengusaha semen, baja, hingga makanan minuman merasakan berdampak yang signifikan dengan penerapan program Zero ODOL.
Baca Juga:
Tiga Gerbang Tol di Brebes Bakal Ditutup, Perlancar Skema Satu Arah
"Mereka juga sebenarnya komitmen, mau ikut aturan, tapi solusinya bagaimana. Mereka juga sampaikan tentu tidak siap jika harus melakukan perubahan secara keseluruhan menyesuaikan kapasitas yang ada," paparnya.
Masalah Zero ODOL, hemat Tonny, harus diurai dari hulunya yakni para pemilik barang. Menurutnya para pengusaha harus memutar otak bagaimana caranya mengangkut muatan sesuai kapasitas muatan tapi dengan pertimbangan biaya logistik.
Menurut Tonny para pengusaha harus berhitung lebih lanjut dengan kebijakan itu. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan efek domino yang pada akhirnya malah menaikkan harga jual ke pasaran. "Itu inflasinya akan cenderung tinggi, sehingga pemerintah juga kita mohon supaya mengurangi ego sektoral juga," kata Tonny.
Pada Juni 2021, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kerugian negara akibat kelebihan muatan truk atau Overdimension-Overload (ODOL) mencapai Rp43 triliun per tahun. Truk ODOL menimbulkan biaya sosial yang cukup besar, di antaranya biaya bahan bakar tinggi, berkontribusi besar pada kerusakan jalan, polusi dan kecelakaan.
Baca Juga:
Ini Skema Teknis Konversi Skutik BBG yang Dilakukan Pertamina
"Dalam satu tahun kerugian negara akibat truk ODOL mencapai Rp43 triliun,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dikutip dari Mediaindonesia.com, Jumat, 4 Juni 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UDA)
