Ketetapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat pembacaan kesimpulan (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan 20 direktur utama perusahaan smelter yang telah beroperasi di Indonesia.
Maman menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, terdapat tujuh perusahaan, baik penambang lokal maupun trader lokal yang mengeluhkan kegiatan verifikasi kualitas bijih nikel dalam transaksi jual beli nikel dalam negeri yang dilakukan oleh lembaga surveyor. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Anindya Wiraputra.
Menurut Maman, banyak penambang atau trader mengeluhkan perbedaan hasil analisis antara pelabuhan muat dengan yang ada di perusahaan smelter. Kondisi ini tentunya membuat para penambang mengalami kerugian.
| Baca: Defisit Perdagangan AS Membengkak di April 2023 |
"Kegiatan usaha PT Anindya Wiraputra Konsult dan PT Carsurin sebagai surveyor ditangguhkan sampai dengan rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang hasilnya disampaikan KESDM RI ke Komisi VII DPR RI,” katanya saat RDP di Komisi VII DPR RI, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 12 Juni 2023.
Selain itu, Komisi VII mendorong Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperin) RI dan Plt Dirjen Minerba ESDM RI melibatkan surveyor lain untuk menghitung secara cermat nilai ekonomi kandungan mineral ikutan lainnya dalam kandungan Nikel Pig Iron (NPI), dan Feronikel.
Komisi VII mengakui selama ini kecolongan dan tidak awas terhadap kinerja lembaga surveyor yang rupanya banyak bermasalah. "Komisi VII ini tidak awas, kita kritik internal kami. Kita menganggap remeh sebuah lembaga survei tetapi ternyata empat bulan terakhir ini kita dapat laporan sumber permasalahan yang menyebabkan potensi kerugian negara," tuturnya.
Saat ini, PT Anindya Wiraputra Konsult dan PT Carsurin sedang diaudit BPKP. Diketahui, Kementerian ESDM dan BPKP saat ini dalam proses audit kedua surveyor tersebut karena diduga ada ketidaknetralan dalam melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
