Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, dalam setahun sampai dua tahun belakangan ada satu dua industri yang mengalami kontraksi bahkan defisit. Meski begitu evaluasi terhadap tujuh industri penerima HGBT harus tetap jadi prioritas.
"Dilihat kembali (program HGBT), itu harus dinamis melihat perkembangan ekonomi," ungkap Tauhid kepada wartawan, dikutip Rabu, 28 Februari 2024.
Sebanyak tujuh sektor industri penerima gas bumi di bawah harga pasar yakni USD6 per MMBTU itu terdiri atas petrokimia, pupuk, baja, oleochemical, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet. Seluruhnya mendapatkan keringanan harga tersebut sejak pandemi melanda dengan harapan tetap produktif dan berdaya saing sehingga berdampak positif yang salah satunya memperluas lapangan kerja.
Melihat realisasi yang ada, Tauhid menyarankan HGBT harus benar-benar bisa menjangkau ke industri yang memang sangat membutuhkan. Cerminannya adalah dari maksimalnya konsumsi gas bumi oleh industri tersebut sesuai alokasi yang sudah ditentukan.
Pada 2023, dari alokasi 100 persen atau sebesar 2.541 MMBTU HGBT sesuai Kepmen ESDM No. 91/2023, sesuai dengan data sementara dari SKK Migas serapannya hanya mencapai 74 persen oleh tujuh industri penerima HGBT.
Hal ini memunculkan kekhawatiran HGBT tidak memberikan nilai tambah terhadap tujuh sektor industri penerima HGBT, sehingga efektivitas programnya tidak terwujud.
"Berarti ya dikurangi saja, dikasih ke yang benar-benar butuh. Kan sesuai kapasitas penyerapan. Kedua, industrinya yang sudah bangkit ya nggak perlu lagi dikasih harga tertentu, apalagi yang masih positif tinggi misalnya di atas lima persen," ucap Tauhid menegaskan.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak gegabah meneruskan program HGBT apalagi baru-baru ini muncul wacana untuk menambah jumlah industri penerimanya.
"Dievaluasi dulu. Katanya bahkan industrinya mau ditambah, ya dilihat dulu, jangan semua disamakan. Jadinya tidak ada keadilan dan proporsionalitas. Yang lagi raup untung masa dikasih juga, kan jangan," ucap dia.
Sebab penggunaan gas bumi perlu sebijak dan seefektif mungkin dalam rangka menyesuaikan dengan program transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, kerugian negara dari hilangnya potensi pendapatan akibat program HGBT juga perlu menjadi pertimbangan utama.
| Baca juga: Kemenperin: Perluasan Program HGBT Berlanjut Biar Industri RI Tambah Kuat |
Penerimaan negara hilang hampir Rp30 triliun
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sampai 2022 pelaksanaan HGBT berdampak pada kehilangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun.
Hal ini merupakan kehilangan penerimaan negara yang terjadi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) akibat penyesuaian harga gas bumi setelah menghitung bagi hasil produksi migas antara bagian pemerintah terhadap kontraktor.
Serupa, lembaga kajian energi Reforminer Institute juga memperkirakan negara telah kehilangan penerimaan PNBP dari gas hingga sekitar Rp30 triliun akibat subsidi harga gas sejak 2020.
Sebelumnya, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengingatkan perlunya ada peningkatan serapan gas HGBT namun pada saat yang sama penting juga untuk menjaga keekonomian hulu migas sehingga tetap menarik bagi investasi untuk keberlangsungan secara jangka panjang.
Maka menurutnya penting supaya HGBT dapat memberikan nilai tambah dan produktivitas industri dalam negeri sehingga mampu kompetitif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjaga keekonomian hulu migas sehingga tetap menimbulkan daya tarik investasi hulu migas yang juga sangat penting," kata Kurnia menjelaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
