Bank Dunia merevisi turun perkiraan inflasi Indonesia menjadi tiga persen pada 2024 dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3,2 persen serta menjadi 2,9 persen.
Kemudian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan agar bisa menyaring informasi dari risiko kejahatan siber, terutama terkait dengan rayuan maut pinjol dan judol.
| baca juga: Top 5 Ekonomi: 5.000 Lebih Pinjol Ilegal Dimusnahkan hingga Tarif Listrik Tidak Naik |
Berikut rangkuman berita terpopuler ekonomi Medcom.id dalam sepekan:
1. Hadapi Tekanan dari Harga Pangan, Bank Dunia Revisi Turun Inflasi Indonesia ke 3%
Bank Dunia merevisi turun perkiraan inflasi Indonesia menjadi tiga persen pada 2024 dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3,2 persen serta menjadi 2,9 persen masing-masing pada 2025 dan 2026, dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar tiga persen.Baca berita selengkapnya di sini.
2. Bahaya Pinjol dan Judol Bikin Ngeri, Sri Mulyani: Jangan Malas Tingkatkan Literasi!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan agar bisa menyaring informasi dari risiko kejahatan siber, terutama terkait dengan rayuan maut pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).Baca berita selengkapnya di sini.
3. Mentan Minta Keseriusan Pemda Antisipasi Krisis Pangan Dunia
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta keseriusan pemerintah daerah (pemda) yang ada di seluruh Indonesia agar melakukan gerak cepat mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia.Baca berita selengkapnya di sini.
4. OJK Musnahkan 5.000 Lebih Pinjol Ilegal
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyebutkan pihaknya telah memblokir sekitar 5.000 lebih entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut masih menjadi atensi bagi OJK sebagai upaya pencegahan maraknya pinjol ilegal.Baca berita selengkapnya di sini.
5. Kena Retas, Apa Sih Kerjaan Pusat Data Nasional?
Pusat Data Nasional (PDN) merupakan sebuah implementasi yang dilakukan atas kebijakan pemerintah pada Pasal 27 Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ini juga dilakukan untuk mempercepat transformasi digital Indonesia di berbagai sektor.Baca berita selengkapnya di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
