Anggota Komisi VI DPR Subardi dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Salahkah Ahok Kembali Menohok?'.
Anggota Komisi VI DPR Subardi dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Salahkah Ahok Kembali Menohok?'.

Ahok Diminta Berhati-hati Saat Berbicara

Ekonomi pertamina basuki tjahaja purnama
Fachri Audhia Hafiez • 20 September 2020 12:06
Jakarta: Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, diminta berhati-hati berbicara di ruang publik. Sebab, apapun yang disampaikan Ahok bakal jadi sorotan publik.
 
"Jadi hati-hatilah kalau orang sudah jadi perhatian publik, kalau ngomong hati-hati. Karena public figure jadi sorotan, enggak asal (berbicara)," kata anggota Komisi VI DPR Subardi dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Salahkah Ahok Kembali Menohok?', Minggu, 20 September 2020.
 
Subardi menyoroti kritik Ahok kepada PT Pertamina maupun Kementerian BUMN. Ahok diminta tidak melihat persoalan dari apa yang ia dengar dan lihat saja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harusnya melihat sesuatu secara komprehensif, tidak hanya sebatas yang kita lihat di depan mata. Tapi lihat kiri, kanan, kiri, dan belakang, baru berikan komentar," ujar Subardi.
 
Ahok dengan kewenangan yang dimiliki, kata Subardi, sejatinya bisa melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS), bila menemukan ketidakwajaran dalam direksi Pertamina. Kewenangan itu bisa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 
"Mestinya Ahok mampu untuk melakukan itu enggak usah teriak minta tolong orang lain," ujar Subardi.

Politikus Partai NasDem itu menilai, Ahok mestinya bisa menyelesaikan persoalan cukup di lingkungan Pertamina. Bila ditemukan direksi yang tidak pas sesuai kinerja, bisa diberikan teguran.
 
"Harusnya internal, mengoptimalkan fungsi yang dimiliki kewenangan yang dia miliki. Coba rapatkan bersama komisaris yang lain," ujar Subardi.
 
Baca: 'Nyanyian' Ahok Dipuji Kementerian BUMN
 
Sebelumnya, Ahok menyatakan sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding seperti Temasek di Singapura. Holding-holding BUMN digabung menjadi superholding dan diberi nama Indonesia Incorporation.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai beberapa direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri. Bahkan, lanjut dia, sebagian komisaris di BUMN adalah titipan dari sejumlah kementerian.
 
"Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok dalam tayangan akun YouTube 'Poin' yang diunggah Senin, 14 September 2020.
 
(JMS)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif