"Minyak goreng MinyaKita itu disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan diawasi oleh Satgas Pangan. Untuk memantau penerapan atau mekanisme di lapangan, masyarakat yang membeli menunjukkan KTP sudah sangat tepat," ujar Zulfydar, dilansir dari Antara, Selasa, 7 Februari 2023.
"Hal itu karena ada pembatasan pembeli dan dapat disesuaikan dengan kuota yang disepakati antara pemerintah dan pengusaha," tambahnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menyampaikan apabila MinyaKita tidak dikontrol maka akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk dijual kembali dalam bentuk oplosan serta lainnya. Dengan kontrol yang ada, lanjut Zulfydar, stabilisasi harga bisa terjamin yang dibuktikan saat ini tidak ada pengantrean minyak goreng di pasar.
| Baca: Ini Pertumbuhan Ekonomi 7 Negara Asia Tenggara, Indonesia Urutan Berapa? |
"Pengaturan penjualan ini penting. Kembali, melalui kontrol menunjukkan KTP sudah sangat cemerlang. Selain memastikan peruntukannya dan tidak ada diborong di luar kebutuhan juga untuk bisa melihat kebutuhan akan minyak goreng di lapangan," kata Zulfydar.
Dirinya menjelaskan, hadirnya MinyaKita sebagai upaya pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan pengusaha untuk memastikan minyak goreng tersedia mengingat Indonesia merupakan negara penghasil minyak mentah sawit atau CPO.
Sebelumnya, pemerintah melarang ekspor CPO karena ada kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng terjadi karena tidak terpenuhinya kuota di dalam negeri. Pemerintah meminta kepada pengusaha untuk memenuhi kuota dalam negeri dahulu baru kemudian kuota ekspor dibuka.
"Indonesia dan Kalbar sebagai produsen CPO. Lucu kalau kita langka minyak goreng padahal kita sentra. CPO memang produk ekspor namun jangan lupa penuhi kebutuhan lokal untuk minyak goreng. Pemerintah dan produsen minyak goreng akhirnya sepakat untuk semua hal di atas seimbang maka hadirlah MinyaKita," pungkas Zulfydar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
