Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz menjelaskan, kebutuhan energi gas bumi berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Barat akan meningkat kedepannya.
Pada 2025, dibutuhkan sekitar 14,40 MTOE dan 35,24 MTOE pada 2050. Sinergi antara PGN dan Pemerintah Jawa Barat merupakan salah satu strategi percepatan program gasifikasi untuk mencapai target RUED.
"Rencana pengembangan jargas rumah tangga PGN di Jawa Barat sebanyak 122.315 SR pada 2022, 117.387 SR pada 2023, dan 117.387 SR pada 2024," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Agustus 2022.
| Baca juga: PGN Klaim Beri Penghematan UMKM Lewat Penyaluran Gas ke 800 Pelanggan Baru |
Faris menjelaskan, sinergi dengan BUMD merupakan salah satu cara PGN dalam mencapai target empat juta sambungan yang diamanatkan di RPJMN 2020-2024. PGN akan menggunakan moda penyaluran gas bumi pipeline maupun beyond pipeline untuk kesuksesan program tersebut.
"Manfaat jargas untuk Provinsi Jawa Barat, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing, karena pemanfaatan gas bumi lebih efisien dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian, dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan penghematan masyarakat atas pemanfaatan energi gas bumi. Selain itu, jargas dapat membantu meningkatkan kualitas udara karena ramah lingkungan," jelas Faris.
Direktur Utama PT MUJ Begin Troy's mengatakan, pembangunan Jargas rencananya akan dimulai di area Bogor, Depok, Bekasi, serta Bandung Raya dengan model baru kerja sama BUMN dan BUMD.
Dari kerja sama dengan PGN, MUJ berpeluang menggarap pembangunan jargas Jawa Barat yang lebih luas. "Kerja sama ini akan mempercepat pembangunan jaringan gas ke rumah tangga,” katanya.
Kerjasama PGN dan MUJ mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria yang kerap disapa Kang Emil ini mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Jawa Barat untuk mencari solusi pemenuhan energi bersih di Jawa Barat.
Ia berharap, MUJ dan PGN bisa menjalankan dengan mengedepankan layanan publik dalam kerja sama ini. PGN dan MUJ harus memandang program Jargas sebagai Public Service Obligation (PSO).
"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi bersama untuk memeratakan kekayaan gas negeri agar dapat digunakan oleh masyarakat lebih luas," ujar Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
