Sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam pasokan berbagai komoditas utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, batu bara, serta produk logam. Namun, besarnya kapasitas produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan pengaruh Indonesia dalam menentukan arah perdagangan maupun pembentukan harga di pasar global.
| Baca juga: Penguatan Rupiah Bergantung pada Kinerja Ekspor dan Industrialisasi |
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, dalam keteranganya mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pengaruhnya terhadap mekanisme harga komoditas sawit dunia. Padahal, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit global.
Menurut Tungkot, sistem ekspor yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. "Dengan pengelolaan ekspor yang lebih terkonsolidasi, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memainkan peran strategis dalam pembentukan harga komoditas global," kata dia dalam keteranganya.
Pandangan serupa disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang menilai perbaikan tata kelola ekspor merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Selain itu, penguatan tata niaga ekspor juga dinilai dapat mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi yang tengah didorong pemerintah. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menegaskan kebijakan perdagangan komoditas harus mampu memperkuat daya saing industri nasional, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pengembangan.
Menurut Arif, pengendalian yang lebih baik terhadap rantai pasok dan distribusi komoditas strategis dapat membantu Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimiliki.
Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara cermat. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, M.E., mengingatkan setiap perubahan kebijakan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepastian usaha, dan keberlanjutan iklim investasi.
Ia menilai keberhasilan reformasi tata kelola ekspor akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Di saat yang sama, kebijakan tersebut juga harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, pencapaian tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem ekspor nasional.
Melalui tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi, Indonesia tidak hanya berpeluang mempertahankan status sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis, tetapi juga meningkatkan pengaruh dalam pembentukan harga global, memperbesar nilai tambah dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
