Wilayah yang berada di ujung timur Indonesia itu telah lama menggunakan kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas masyarakat sehari-hari. Bahkan, Kota Agats di Kabupaten Asmat dikenal sebagai “Kota Seribu Motor Listrik” karena mayoritas warganya menggunakan motor listrik jauh sebelum tren kendaraan listrik berkembang di kota besar.
“Transisi kendaraan listrik ternyata tidak harus dimulai dari kota metropolitan. Asmat membuktikan bahwa kendaraan listrik justru paling relevan diterapkan di daerah yang kesulitan BBM,” ujar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.
Menurut Djoko, penggunaan kendaraan listrik di Asmat lahir dari kebutuhan nyata masyarakat terhadap moda transportasi yang murah, efisien, dan sesuai dengan kondisi geografis wilayah rawa.
Kota Agats sendiri dibangun di atas jalan panggung berbahan kayu dan beton karena kondisi tanah berawa. Kendaraan listrik dinilai lebih cocok karena memiliki bobot lebih ringan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.
“Motor listrik mengurangi beban pada struktur jalan panggung. Selain itu ukurannya lebih ringkas sehingga cocok untuk jalan-jalan sempit di Agats,” katanya.
Tidak hanya itu, kendaraan listrik juga membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada BBM yang selama ini mahal dan sulit didistribusikan ke wilayah pedalaman Papua Selatan.
Djoko mengungkapkan, sebelum ada kebijakan BBM satu harga, harga BBM di Asmat bahkan pernah mencapai Rp60 ribu per liter.
“Karena distribusi BBM sulit dan mahal, masyarakat akhirnya beradaptasi menggunakan kendaraan listrik. Ini justru menjadi bentuk kemandirian energi masyarakat,” ujarnya.
Saat ini hampir seluruh warga Agats menggunakan motor listrik dengan empat hingga enam baterai berkapasitas sekitar 20–22 ampere-hour (Ah). Pengisian daya dilakukan secara mandiri di rumah selama 8–10 jam per hari.
Selain itu, ojek listrik juga menggeliat di Agats yang bahkan dilindungi kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.
Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat menyebutkan, terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di Kota Agats menggunakan pelat kendaraan berwarna kuning. Regulasi itu, mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp 150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp 1 juta per tahun.
Ia menilai pengalaman Asmat seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi kendaraan listrik nasional. Menurutnya, daerah yang mengalami keterbatasan distribusi BBM justru lebih membutuhkan dukungan pengembangan kendaraan listrik dibanding kota besar.
“Subsidi kendaraan listrik jangan hanya berorientasi pada masyarakat perkotaan. Wilayah yang kesulitan BBM seperti Asmat justru lebih membutuhkan kendaraan listrik,” tegasnya.
Djoko mengatakan sektor transportasi saat ini masih menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Di sisi lain, populasi kendaraan listrik di Indonesia masih sangat rendah.
Berdasarkan data BPS, Kementerian Perhubungan, dan Kompas, jumlah kendaraan listrik nasional baru mencapai sekitar 333.561 unit atau sekitar 0,19 persen dari total kendaraan pada 2025. Padahal pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan listrik mencapai 10 persen untuk menekan konsumsi BBM nasional.
Menurut Djoko, antrean panjang di SPBU yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik di daerah terpencil dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ongkos distribusi BBM sekaligus meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat.
“Kalau Asmat yang wilayahnya rawa dan distribusi energinya sulit saja bisa berhasil menggunakan kendaraan listrik, daerah lain tentu juga bisa,” kata dia.
Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat mencatat jumlah motor listrik di Agats terus meningkat. Pada 2018 tercatat sekitar 1.280 unit, sedangkan saat ini diperkirakan sudah mencapai lebih dari 4.000 unit. Selain kendaraan pribadi, ojek listrik juga berkembang pesat di Agats dan didukung regulasi daerah melalui sejumlah peraturan daerah dan peraturan bupati.
Bagi Djoko, keberhasilan Asmat merupakan contoh penting bahwa transisi energi nasional harus dimulai dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren global.
Dia menuturkan transformasi di ujung timur Indonesia ini memberikan pelajaran berharga bagi peta jalan transportasi nasional. Jika sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks mampu melepaskan diri dari ketergantungan BBM, maka adopsi kendaraan listrik di wilayah lain bukanlah hal yang mustahil untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
