Program bimbingan teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pola kemitraan dengan mengangkat tema 'Pemberdayaan Petani Melalui Peremajaan Sawit Rakyat Kolaborasi dan Berkelanjutan' itu merupakan bagian dalam mendukung PSR yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Direktur Produksi dan Pengembangan Holding PTPN III (Persero) Mahmudi menjelaskan, PTPN mendukung pertumbuhan perkebunan Indonesia melalui program strategis nasional dengan menaikkan target produksi CPO (Crude Palm Oil) dan minyak goreng.
Selanjutnya, ia juga menyebutkan 120 ribu petani dan keluarga akan terbantu dari program penanaman kembali (replanting plasma). Sebagai perusahaan pelat merah, PTPN menegaskan fokus mereka tidak hanya pada mencari keuntungan, melainkan juga menjadi agen pembangunan yang mengakselerasi peremajaan sawit rakyat.
"Program PSR merupakan salah satu amanah PSN yang harus diwujudkan dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani sawit. Pembentukan PTPN IV PalmCo Desember tahun lalu akan berperan mengakselerasi PSR," jelas Mahmudi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.
| Baca juga: Ini Alasan PalmCo Konsisten Terapkan ESG |
Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi program yang diinisiasi langsung oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa serta Aspekpir itu. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh program yang sebelumnya juga sukses dilaksanakan di Provinsi Riau serta saat ini tengah berlangsung di Kalimantan tersebut.
"Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh dan bangga menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari PTPN IV dalam mengakselerasi PSR melalui pola kemitraan. Program ini akan sangat bermanfaat bagi petani, terutama dakam menambah wawasan dalam melaksanakan praktik perkebunan berkelanjutan," kata Al Haris.
Al Haris berharap, PTPN IV Regional 4 Jambi juga dapat kembali menjalin kemitraan dengan beberapa KUD yang sebelumnya merupakan binaan Perusahaan. "Dari 22 KUD, delapan masih bekerja sama. Harapannya untuk KUD yang lain bisa kembali dijalin kemitraan dengan PTPN," ujar Al Haris.
Al Haris menjelaskan potensi PSR di Jambi cukup besar. Ia menjelaskan, secara keseluruhan Provinsi yang berbatasan dengan Riau dan Sumatra Barat tersebut memiliki luas perkebunan sawit mencapai 1,2 juta hektare. Namun, ia mengakui petanis sawit memili keterbatasan dan ketidakseragaman dalam melaksanakan praktik perkebunan berkelanjutan.
"Provinsi Jambi memiliki 1,2 juta lahan sawit dengan jumlah petani yang menyebar dimana-mana. Tetapi dengan pemahaman yang berbeda, ada yang lebih paham, kurang paham bahkan tidak paham," ujarnya.
Meningkatkan kemampuan petani sawit
Untuk itu, ia menjelaskan dengan program Bimtek ini, petani sawit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman, mulai dari pemilihan bibit sawit yang unggul, pemanfaatan lahan dan penggunaan pupuk agar lebih produktif, serra perawatan yang ramah
lingkungan.
"Kita berharap dengan pola ini kualitas dan produksi bisa meningkatkan hasil produksi dan penerimaan daerah semakin baik," tutur dia.
Senada, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan perusahaan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara (Persero) itu mendapat amanah untuk merevitalisasi 15 ribu hektare (Ha) perkebunan sawit renta di Jambi hingga 2026.
Ia menjelaskan jika kegiatan ini merupakan langkah awal yang tepat untuk mewujudkan amanah tersebut. "Hadirnya Bapak Direktorat Jenderal Perkebunan dan Gubernur dalam Bimtek ini menunjukkan dukungan penuh dalam percepatan PSR khususnya di Provinsi Jambi, makanya kita harus memanfaatkan dengan sangat baik bimtek ini sehingga kita bisa sama-sama mensukseskan PSR," jelas Jatmiko.
Jatmiko selanjutnya menuturkan terdapat empat formula yang telah diterapkan di sejumlah provinsi dalam akselerasi PSR untuk direplikasi ke Jambi dan Sumbar. Keempatnya adalah penyediaan bibit sawit unggul, penerapan single management yang transparan, pendampingan selama proses peremajaan berlangsung melalui skema cash for works, serta pemberdayaan secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alamsyah menyatakan pihaknya mendukung PSR melalui simplifikasi aturan dan persyaratan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.
Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.
"Nanti akan ada permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dalam satu permentan," kata dia.
Ketua Umum DPP ASPEKPIR Indonesia, Setiyono mengimbau peserta yang hadir dalam bimtek yang berasal dari Jambi dan Sumatera Barat agar tidak salah pilihan dalam melaksanakan PSR.
"Petani sawit harus paham bagaimana teknis yang baik dalam peremajaan sawit sehingga kesejahteraan petani sawit juga bisa meningkat," tutup Setyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
