Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi: Negara Berkembang Berhak untuk Hilirisasi Sumber Daya Alam

Antara • 13 November 2022 13:53
Phnom Penh: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi sumber daya alam mentah, agar mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang memadai.
 
“Apakah dengan mengekspor bahan baku mentah negara berkembang mendapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” kata Jokowi pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Phnom Penh, Kamboja, dilansir Antara, Minggu, 13 November 2022.
 
Jokowi menyampaikan perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Ia juga menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
 
Baca juga: Jokowi Diskusikan Kondisi Ekonomi Global dengan Ketua Eksekutif WEF 

Hak pembangunan negara berkembang merupakan salah satu dari tiga fokus utama yang disampaikan Jokowi untuk ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun kedepannya, tantangan ekonomi kawasan akan semakin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ujarnya.
 
Fokus lainnya adalah penguatan fiskal negara-negara anggota ASEAN. Jokowi mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan.
 
Selain itu, kata dia, efisiensi belanja dan alokasi anggaran ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
 
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB (Asian Development Bank) telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90 persen dunia usaha ASEAN,” jelasnya.
 
Fokus selanjutnya adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Mantan Gubernur DKI itu pun menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan krisis melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
 
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” tuturnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif