Terkait hal tersebut, Pemprov NTB diminta tidak lepas tangan dan harus ikut membiayai hosting fee untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang. Jika tidak, ajang balap motor paling bergengsi di dunia dan berdampak bagi akselerasi perekonomian NTB itu, dipertanyakan keberlanjutannya.
Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee yang mencapai Rp231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, MotoGP harus bisa berjalan.
"Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legawa untuk ini," kata Firmansyah dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 28 Agustus 2024.
"Karena ini terkait nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas negara jadi taruhan. Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan event tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu," tambah dia menerangkan.
Oleh karena itu, menurut Firmansyah, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.
Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar penalti yang nilainya ratusan miliar, juga konsekuensi lain dan yang paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.
"ITDC tentu saja perlu memutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan event di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan," beber Firmansyah.
| Baca juga: Butuh 13 Perizinan untuk MotoGP Mandalika, Presiden: Lemas Saya |
Benahi lembaga
Menurut Firmansyah, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar.
"Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah atau PAD atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan Pemda. Bagi pemda mungkin penghasilan PAD yang dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil," sebut dia.
Oleh karena itu, selain memastikan MotoGP Mandalika di tahun ini bisa berjalan, pembenahan kelembagaan untuk MotoGP Mandalika 2025 juga harus jadi perhatian.
"2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB. Misal dengan pengembangan produk dan event-event penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat," beber Firmansyah.
Menurutnya, ciri kelembagaan ekonomi yang belum proper itu ketika tidak jelas siapa lakukan apa. Lebih parah lagi, bila aturan main itu sebenarnya ada, tapi tidak dijalankan.
"Pola di atas pasti lahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian, berpotensi kegiatan mandeg. Bila belum pasti, belum diikat oleh aturan main yang jelas, akan jadi masalah di waktu-waktu akhir, ketika masing-masing pihak tidak sepakat," tutup Firmansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
