Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku lemas saat mendengar rumitnya perizinan acara MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Oktober 2023. Pasalnya, panitia acara harus mengurus belasan izin.
"Begitu saya tanya (panitia), bagaimana mengenai perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Presiden Jokowi dalam sambutan acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin, 24 Juni 2024.
Presiden menjelaskan belasan perizinan ini berbentuk surat rekomendasi. Ia membeberkan beragam surat rekomendasinya.
Mulai surat persetujuan dari desa, surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian surat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, Dinas Kebakaran, Bea Cukai, hingga pemberitahuan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NTB.
"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," tegasnya.
Kepala Negara meyakini persoalan ini terjadi di acara musik hingga pertandingan olahraga tingkat internasional. Padahal sebanyak 3.700 acara diselenggarakan di Indonesia setiap tahunnya.
"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia," pungkasnya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengaku lemas saat mendengar rumitnya perizinan acara
MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Oktober 2023. Pasalnya, panitia acara harus mengurus belasan izin.
"Begitu saya tanya (panitia), bagaimana mengenai perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Presiden Jokowi dalam sambutan acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin, 24 Juni 2024.
Presiden menjelaskan belasan perizinan ini berbentuk surat rekomendasi. Ia membeberkan beragam surat rekomendasinya.
Mulai surat persetujuan dari desa, surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian surat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, Dinas Kebakaran, Bea Cukai, hingga pemberitahuan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) NTB.
"Kalau saya jadi penyelenggara
event itu, lemes dulu sebelum bertanding
event-nya. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum
event-nya terjadi. Ini fakta," tegasnya.
Kepala Negara meyakini persoalan ini terjadi di acara musik hingga pertandingan olahraga tingkat internasional. Padahal sebanyak 3.700 acara diselenggarakan di Indonesia setiap tahunnya.
"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara
event di Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
