"Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun, kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas)," tegas Bayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Bayu menjelaskan, SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Dalam pendistribusiannya, lanjut dia, Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.
"Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras," ucap dia.
Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.
"Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut," tutur dia.
| Baca juga: Bantuan Pangan Beras Bukan untuk Politik, Badan Pangan: Ini Kebutuhan Bantalan Ekonomi |
Fokus atasi pangan yang defisit
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi membantah pihaknya maupun Bulog dengan sengaja menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Ia menegaskan, beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara.
"Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit," ujar dia.
Adapun realisasi penyaluran beras SPHP pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen.
Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton setiap bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
